TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Setelah Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, 7 fraksi di DPRD Inhil kemudian memberikan tanggapan terhadap apa yang telah disampaiakan Bupati tersebut.

Tanggapan fraksi-fraksi itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto di Gedung DPRD Inhil, Selasa (25/11/2014).

Secara umum, setiap fraksi mengkritik penyelengaaran pemerintahan yang telah dijalankan pasangan Bupati dan Wakil Bupati selama 1 tahun ini.

Seperti yang dikatakan Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Inhil memang munujukkan adanya kenaikan, namun hanya sebesar 1 persen. Seharusnya, dikatakannya melihat Sumber Daya Alam (SDA) Inhil yang ada, peningkatan PAD mesti lebih tinggi lagi.

''Dinas Pendapatan kususnya harus bekerja maksimal dalam meningkatan PAD ini, selain itu juga harus transparan, akuntabel dan mencegah kebocoran-kebocoran karena PAD masih jauh dari harapan,'' ujar Iwan.

Fraksi partai Golongan Karya, seperti yang disampaikan Juru Bicara, Yuliantini mengatakan setelah melihat gambaran RAPBD 2015 yang telah dibacakan Bupati Inhil, yang terlihat lebih banyak kegiatan live service bukan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

''Menjelang pengesahan APBD 2015, Pemerintah Kabupaten harus lebih mengevaluasi lagi. Yang sifatnya live service harusnya diganti dengan kegiatan yang menyentuh sesuai dengan visi misi Warohmah yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018,'' jelas Yuliantini.

Sementara itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti yang disampaikan Juru Bicara, Samino menyoroti proyeksi APBD 2015 lebih kecil dari pada pendapatan di tahun sebelumnya.(ayu)