Plt Gubri Sampaikan Jawaban Pemerintah Pertanggungjawaban APBD 2014

PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rahman, Senin (6/7) sampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Kegiatan dilaksanakan dalam rapat Paripurna Dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung dan Noviwaldy Jusman.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubri menjawab semua apa yang jadi pertanyaan oleh delapan fraksi yang ada terhadap penyampaian yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015 lalu. Setelah sebelumnya penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Riau oleh BPK RI ke Ketua DPRD Riau dan Gubernur Riau.

Plt Gubri juga mengakui lemahnya serapan APBD Riau tahun 2014 akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di SKPD Pemprov Riau seperti yang di pertanyakan fraksi Demokrat, PKB, PPP, PAN.

Dari pandangan umum fraksi yang disampaikan, secara umum dapat dijelaskan, mengenai rendahnya terhadap penerimaan retribusi, disampaikan salah satu penyeabnya ada perubahan bedasarkan ketentuan dimana beberapa bulan berjalan pemungutan retribusi di RS Tampan dilakukan penyetoran ke Kasda, tapi kemudian berubah dengan dilakukan pemungutan langsung oleh RS Tampan yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membacakan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD tentang LKPj 2014.  Kemudian pertanyaan mengenai kekayaan daerah yang dipisahkan yang tedapat di tiga BUMD yaitu PER, PIR dan SPR yang belum ditransfer hingga 31 Desember dijelaskan, ini dikarenakan BUMD tersebut belum melakukan RUPS. Kedepan akan diupauakan RUPS akan dipercepat sehingga penyusunan keuangan daerah tidak terkendala.

''Hal itu lanjutnya menjadi perhatian serius Pemprov Riau dan kedepan. Pemprov akan memperkuat aspek perencanaan dan pelaksanaan program yang sudah di rancang didalam APBD,'' jelas Plt Gubenrur Riau.

Mengenai pertanyaan realisasi yang rendah, 63% sehingga SILPA tinggi, akan jadi perhatian ditahun mendatang dengan lebih meningkatlan perencanan dalam melaksanakan kegiatan yang berkoordinasi dengan seluruh SKPD. Begitu juga dengan mempererat hubungan antara Lehislatif-Eksekutif dalam peningkatan SDM, Infrastruktur dan penanganan kemiskinan.

Masalah asset akan jadi perhatian serius dalam pengelolaan, baik yang bergerak maupun yang tidak. Sehingga keberadaanya betul-betul terata dengan baik. Mengenai hutang provinsi sebesar Rp 485,5 M dijelaskan akibat keterlambatn SKPD dalam mengajukan SPM pada akhir tahun dalam penerbitan SP2D. Hutang ini akan dilakukan pembayaran di anggaran perubahan 2015. Mengenai hutang eskalasi jembatan dan jalan sebesar Rp 322 M sudah dilakukan angsur bayar yang tesisa sekitar Rp 222 M.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membacakan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD tentang LKPj 2014.  Bukan saja masalah serapan angggran dan juga tata kelola aset, Pemprov Riau juga akan melakukan banyak pembenahan misalnya terkait masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seperti halnya yang disoroti oleh Partai PPP, PAN dan PDI perjuangan. "Ada BUMD itu belum menggelar RUPS. Kita selanjutnya akan meminta ke BUMD yang berkaitan itu untuk secepatnya melaksanakan RUPS," katanya.

Sedangkan untuk penyaluran dana bansos dan hibah yang terkendala, Pemprov Riau sedang melakaukan penyempurnaan atas regulasi yang mengaturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung yang memimpin rapat paripurna itu sebelum menutup rapat paripurna usai penyampaian jawaban pemerintaha mengingatkan, Pemprov Riau untuk segera menindak lanjuti temuan BPK RI atas LHP kepala daerah 2014 agar Ranperda pertanggungjawaban keuangan Pemprov Riau 2014 dapat segera dituntaskan sesuai batas waktu yang di berikan BPK. ***