TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berharap Bupati Inhil, HM Wardan tidak terjebak situasi balas jasa dalam menentukan pemangku jabatan di Dinas, Badan maupun Kantor pada Pemerintahan. Termasuk tidak mengabaikan konsep evaluasi kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sering disampaikan Bupati dibeberapa kesempatan.

''Kami di DPRD sangat berharap, dalam menyusun pemerintahan, Bupati konsisten meletakan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak terjabak pada nepotisme dalam upaya balas jasa,'' ujar Anggota Komisi 4 DPRD Inhil, Yuliantini.

Ia menuturkan dengan demikian diharapkan, HM Wardan bisa membangun sistem pemerintahan kabupaten yang profesional. Serta, dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

Menurut Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, dengan sikap konsisten, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme, bisa dilakukan dengan tegas dan konsisten.

''Kita minta Pak Bupati tutup masa lalu, buka kembali lembaran baru, jangan meletakan seseorang karena dia tim sukses di masa kampanye atau apapun alasannya, yang penting meletakan seseorang karena ia mampu dan berkualitas. Dengan begitu spirit baru menjadikan Inhil maju bermarwah dan bermartabat saya rasa akan tercapai dengan baik,'' tukas Yuliantini.(ayu)