PEKANBARU, GORIAU.COM - Kehadiran investasi di suatu daerah tak selamanya melahirkan harapan. Seperti yang dialami warga Sakai, Mandau - Pinggir, Bengkalis, Riau ini. 13 tahun sudah, sejak tahun 2000, warga Desa Muara Basung, hanya bisa membayangkan dalam mimpi akan memiliki 1.800 hektar kebun kelapa sawit yang dijanjikan oleh PT Adei dalam bentuk KKPA.

''Sampai sekarang kebun KKPA itu tidak pernah dimiliki warga. Kami hanya bisa bermimpi memilikinya. Lahan seluas 2.000 hektar itu semula akan dibangun 1.800 hektar kebun sawit warga lewat KKPA dan 200 hektar untuk konservasi, tapi kini lahan itu seluruhnya dikuasai perusahaan, rakyat tak pernah diberi sesuai perjanjian,'' ujar Mustar, Ketua Kelompok Masyaraat Suku Sakai dan Melayu Mandau - Pinggir kepada wartawan usai diterima Ketua Fraksi Kebangkitan DPR RI, Lukman Edy di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Minggu (16/6/2013).

Kepada Lukman Edy yang juga bakal calon Gubernur Riau itu, Mustar dan pengurus Kelompok Masyaraat Suku Sakai dan Melayu Mandau - Pinggir, menceritakaan kekejaman investasi asing di daerah tersebut.

''Walau kami tak sekolah, kami jangan dibodoh-bodohi, kami akan pertahankan tanah kami, tanah nenek moyang kami, di sini nenek dan orang tua kami meninggal demi mempertahankannya, dan sekarang kami siap bertumpah darah untuk mempertahankannya,'' ujar Mastur yang merupakan warga asli suku Sakai itu.

Pada kesempatan itu, Mastur juga bertutur bahwa 'musuh' mereka bukan hanya pihak perusahaan, tetapi juga oknum lokal yang mengaku-ngaku sebagai warga setempat karena memegang jabatan di daerah, dengan memberi persetujuan penguasaan lahan suku asli sakai kepada perusahaan.

''Kabarnya surat persetujuan penyerahan lahan itu ikut ditandatangani mantan camat, anggota dewan dan beberapa tokoh yang berkuasa. Ini lahan kami, kok mereka yang memberikan kepada perusahaan. Kami akan pertahankan sampai kami pun mati di tanah ini,'' tegasnya dengan nada parau.

Dia menceritakan, bertahun-tahun warga sakai berjuang mempertahankan tanah dan menuntut janji perusahaan untuk membangun kebun KKPA, namun hasilnya selalu gagal. Bahkan tragisnya, setiap permohonan untuk bertemu tak pernah ditanggapi, bahkan surat pun tak pernah dijawab.

Mendengar keluhan warga Sakai itu, Lukman Edy berjanji akan membawa persoalan ini ke rapat DPR RI dan membentuk tim khusus untuk membahasnya.

''Nanti dinas kehutanan, PT Adei dan semua pihak akan kita usahakan hadir pada pertemuan itu. Masalah ini memang bukan bidang saya, tapi saya bisa mengajak kawan-kawan komisi lain untuk mengagendakannya,'' tegasnya. (nti)