RENGAT, GORIAU.COM - Usulan yang diajukan oleh setiap bidang dalam kepanitiaan lokal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII di kabupaten Indragiri Hulu, dinilai banyak yang tidak wajar, sehingga sekitar 40 persen dana tersebut harus dicoret.

Hal ini, terungkap, dalam verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau, bersama panitia pelaksana dan panitia cabang olahraga di sekretariat Porprov, akhir minggu lalu di Rengat.

Rapat yang dipimpin langsung Slamet dari BPKP Riau ini, berlangsung dari pagi hingga sore hari. Satu persatu bidang diverifikasi, termasuk panitia pertandingan.

''Verifikasi ini mau tak mau harus dilakukan, karena tentunya dilihat kewajaran peruntukkannya dan juga ketersediaan dana yang ada,'' tegas Slamet.

Verifikasi memang dilakukan secara ketat. Betapa tidak, anggaran yang diajukan oleh panitia seluruhnya mencapai Rp 19,8 miliar, padahal ketersediaan dana dari informasi yang diterima hanya berkisar Rp 9 miliar.

Bidang acara saja contohnya, dari pengajuan Rp 6,488 miliar lebih, langsung dipangkas menjadi Rp 650 juta. Begitu juga dengan transportasi dari sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 1,3 miliar saja, belum lagi bidang-bidang lainnya.

Menurutnya banyak yang tidak wajar, seperti bidang acara Rp 6,488 miliar. Inikan sama dengan anggaran SKPD. Semuanya harus dilakukan pembayaran. Satu hari saja bisa menghabiskan Rp 6 miliar lebih. Makanya harus dihilangkan beberapa item yang harusnya tidak ada.

Namun, saat pembahasan dengan bidang pertandingan, Slamet menyatakan sulit melakukan pengurangan, karena memang apa yang diajukan oleh bidang pertandingan dari tiap cabor, semuanya wajar dan sangat dibutuhkan, sehingga dirinya juga bingung harus berbuat apa dengan dana yang terbatas tersebut.

Sementara itu Sekretaris Panpel, Bobby Rahmat mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia dari Pemkab Inhu, memang sekitar Rp 9 miliar. ''Dana Rp 9 miliar tersebut tersedia, karena memang hibah dari provinsi lebih kurang Rp 5 miliar. Tentunya tidak akan mungkin kita menganggarkan lebih dari Provinsi, sementara ajang ini merupakan even provinsi dan dilaksanakan di Inhu,'' jelas sekretaris Bappeda Inhu tersebut.

Pada penghitungan akhir, didapat dana yang dibutuhkan mencapai Rp 15 miliar lebih. Untuk kekurangan dana yang ada, menurut Bobby akan dibicarakan kembali ditataran Pemkab Inhu, bagaimana solusinya.

Dampak, minimnya dana tersebut, berimbas juga pada bidang pertandingan, bahkan pemotongan hingga mencapai 40 persen dari dana sebelumnya. Sebagian cabang, masih menyatakan belum menyanggupi dengan jumlah dana tersebut. ''Kalau begini, saya piker-pikir dululah, apakah bisa atau tidaknya,'' tegas salah seorang Ketua Cabang Olahraga yang tidak mau namanya disebutkan. (wrs)