PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merasa dianaktirikan dengan terhambatnya sejumlah pembangunan dan realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Salah satu contoh nyata yang dirasakan Riau dimana terganjalnya izin Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun saat membuka acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Rabu (11/6/2014), mengatakan, percuma banyak program bagus tetapi tidak bisa direalisasikan atau dilaksanakan.

"Kita sibuk memaparkan visi, misi, program pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lainnya, tetapi tidak bisa direalisasikan. Semua pembangunan yang kita rencanakan hanya terganjal izin RTRW," papar Gubri.

Gubri menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat seperti menganaktirikan Riau dari bantuan atau dukungan untuk pengembangan Riau ke depan. Meski Riau menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia, namun itu tidak sebanding dengan apa yang diterima.

"Kita penghasil minyak terbesar, sementara hak-hak daerah tidak seluruhnya bisa dipenuhi. Ada program-program prioritas yang tidak diperhatikan dan mendapat respon cepat dari Pemerintah Pusat," sambung Gubri.

Mantan Bupati Rokan Hilir ini berharap agar apa yang direalisasikan Pemerintah Pusat untuk pemerataan pembangunan yang selama ini hanya dirasakan wilayah di Pulau Jawa, seharusnya juga bisa mengalir ke daerah-daerah lain, termasuk Riau.

"Pembangunan selalu diarahkan ke Pulau Jawa, sementara kami daerah-daerah di luarnya tidak mendapat respon cepat untuk tuntutan dan usulan hak yang seharusnya kami dapatkan," tandas Gubri.***