JAKARTA - Aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden masih menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu yang kecewa atas penolakan itu adalah Prabowo Subianto.

Bakal calon presiden penantang petahana itu menilai, aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden menciderai demokrasi. Menurut Prabowo, tidak semestinya gerakan aspirasi semacam itu dihalang-halangi.

"Keadaan demokrasi juga terancam. Kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi diusir dari negaranya sendiri," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu (1/9).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, situasi seperti ini bukanlah keadaan yang diimpikan terjadi di Indonesia. Sesuai prinsip berdemokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

"Apakah republik ini yang kita cita-citakan? Apakah republik ini yang dicita-citakan pendiri bangsa ini? Apakah republik seperti ini yang mereka perjuangankan, oleh pahlawan-pahlawan yang gugur? Bukan republik ini yang kita inginkan," jelasnya.

Mantan Danjen Kopassus itu pun berharap agar aparat penegak tidak digunakan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu. Mereka diminta kembali ke fungsi semestinya sebagai pengayom masyarakat.

"Kita sangat prihatin kalau aparat-aparat negara milik negara, milik bangsa, kalau alat negara tidak mengerti, melindungi rakyat Indonesia. Bukan menjadi alat suatu golongan. Itu pelanggaran UUD. Kalau dibiarkan, manusia mengatakan bahwa rakyat tidak akan terima," pungkas Prabowo. ***