PEKANBARU - Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dalam Musrenbang Rancangan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, mengungkapkan empat perkembangan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau. Terwujudnya Provinsi Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu), dapat terwujud dengan ukuran keberhasilan berupa capaian terhadap target kinerja pemerintahan.

Syamsuar menyampaikan keempat capaian indikator mikro pembangunan, yang pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar 2,88 persen dan meningkat 0,54 persen dari tahun 2018.

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar 72,44 persen dan meningkat 0,65 persen dari tahun 2017.

Ketiga, persentase kemiskinan Provinsi Riau pada 2018 (posisi bulan september) sebesar 7,21 persen menurun 0,2 persen dari tahun 2017.

Kempat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 (posisi bulan Februari) juga mengalami penurunan sebesar 0,63 persen dari tahun 2018.

"Penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang tepat sasaran menjadi suatu hal mutlak dalam rangka pemecahan permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Riau," kata Syamsuar, Senin (1/7/2019).

Menurut Syamsuar perlu strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa, peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, dan peningkatan kewirausahaan pemuda dengan arah kebijakan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan peran BUMDes dalam pengelolaan usaha desa, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi wirausaha muda.

Adapun program pembangunan daerah yang ditetapkan, yaitu program pengembangan perumahan, program perlindungan dan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan sosial, program penangan fakir miskin, program pembinaan dan pemberdayaan lembaga di desa, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja dan program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan," ungkap Syamsuar.

Terwujudnya Riau Bersatu tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Riau sendiri, dijelaskan Syamsuar, melainkan diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, swasta, BUMD dan seluruh elemen masyarakat.

"Kemitraan strategis inilah yang akan dijalankan 5 tahun ke depan melalui pengimplementasian strategi dan arah kebijakan serta program-program pembangunan daerah kedalam berbagai kegiatan prioritas pembangunan di Provinsi Riau," jelas Syamsuar. ***