SELATPANJANG - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018 Kepulauan Meranti telah disahkan, Rabu (29/11/2017) malam. Namun, dalam struktur APBD 2018 itu, tidak dimasukkan angka bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi.

Hal itu diakui H Irwan ketika ditemui di Selatpanjang.

Menurut H Irwan, kabar yang ia terima bahwa dalam mempersiapkan Pilkada tahun ini, Pemprov Riau menganggaran sekitar Rp1 triliun. Atas kebutuhan anggaran Pilkada ini pula menjadi alasan kuat bagi Kepulauan Meranti tak mau lagi 'mati harap' Bankeu dari Provinsi Riau itu.

"Melihat kondisi kekinian di Provinsi Riau, logikanya, kita tak mungkin dapat," kata H Irwan.

Karena, dijelaskan H Irwan, untuk tahun 2017 yang tanpa Pilkada saja, Kepulauan Meranti hanya dibantu Rp9 miliar. Padahal, sebelumnya bantuan dikucurkan ke kabupaten termuda itu lebih kurang Rp100 miliar.

Angka Bankeu yang masuk ke struktur APBD 2016 lebih kurang Rp100 miliar itu, kembali dimasukkan ke struktur APBD 2017. Namun, jauh panggang dari api, Pemprov Riau hanya mengalokasikan Rp9 miliar untuk Kota Sagu di tahun 2017.

Belajar dari pengalaman itulah untuk APBD 2018 Kepulauan Meranti tak lagi memasukkan angka yang bersumber dari Bankeu. " Kita berfikir secara logika berdasarkan fakta dan data. Tapi kita tidak tahu lah ada kepentingan lain, Pak Gubernur terbuka hatinya untuk membantu Meranti dan bisa saja beliau mengalokasi bantuan. Itu akan kita sesuaikan pada APBD-P," ujar H Irwan.

Padahal, selaku wilayah pemekaran yang baru, Kepulauan Meranti memang harus mendapat perhatian lebih dari provinsi. Ini untuk mempercepat pembangunan agar Kepulauan Meranti bisa menyaingi perkembangan daerah kabupaten kota lainnya.

Bantuan dari provinsi ke Kepulauan Meranti sewajarnya pula lebih besar dari kabupaten kota di Riau. Mengingat Kota Sagu yang terletak di wilayah pesisir (berpulau), membutuhkan dana pembangunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten kota di daratan.

Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tahun 2017 Kepulauan Meranti hanya dapat Rp9 miliar dari Provinsi Riau. ***