RENGAT, GORIAU.COM - 40 nama calon anggota legislatif yang diusung DPD II Partai Golkar Indragiri Hulu terancam dicoret karena tidak didukung legalitas yang cukup. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu saat ini sedang rapat membahas legalitas daftar caleg yang diajukan.

Duduk perkara, ketidak-absahan pengajuan caleg terletak pada prosedur administrasi dimana pengajuan Bacaleg ditandatangani oleh Plt Sekretaris DPD Golkar bukan oleh sekretaris definitif. Sementara itu, sesuai aturan pengajuan Bacaleg harus ditandatangani sekretaris yang sah sesuai dengan SK penetapan yakni SK DPD I Partai Golkar. 

Sebelumnya DPD I Partai Golkar sudah meng-SK-kan Arif Ramli sebagai Sekretaris DPD, namun tiba-tiba DPD II mengangkat Plt Sunardi Ibrahim yang kemudian juga menandatangani pengajuan Bacaleg. Karena pengajuan bacaleg tidak sesuai dengan SK DPD I Golkar itulah, besar kemungkin daftar caleg tidak akan diproses KPU jika tidak ada upaya Golkar untuk memperbaiki.

Anggota KPU Inhu, Hendri A Saleh saat dikonfirmasi, Jumat (3/5/2013) menyebutkan bahwa berkemungkinan Golkar harus melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku baik Undang-undang ataupun peraturan KPU terbaru No 13 tahun 2013.

Menurutnya, pendaftaran pada tanggal 22 Mei 2013 yang juga seharusnya dilakukan oleh ketua dan sekretaris yang sesuai dengan SK partai yang ada. jika sudah terpenuhi, yakni ditandatagani Yopi Arianto sebagai ketua umum dan Arif Ramli sebagai sekretaris maka tidak akan ada permasalahan.

Sayangnya, pernyataan Hendri ini berbeda dengan pernyataan ketua KPU Fauzi Muchtar sehari sebelumnya pada salah satu media masa, dimana ia mengatakan bahwa berkas pendaftaran dan berkas Bacaleg Golkar di tanda tangani Arif Ramli. (aun/jf)