PEKANBARU, GORIAU.COM - Kesekian kalinya, CPNS honorer kategori dua (K2) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuntut kejelasan akan nasib Nomor Induk Pegawai (NIP) yang belum juga diterbitkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Puluhan honorer K2 tersebut mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Rabu (10/12/2014). Setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BKD Riau, M Guntur, mereka melanjutkan ke Kantor Gubernur Riau.

Mereka ingin menemui Sekdaprov Riau, H Zaini Ismail. Namun saat ini, Zaini masih berada di Jakarta dan baru bertolak ke Pekanbaru hari ini.

Saat ini mereka diterima Asisten II Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus setelah beberapa saat 'menyesaki' Kantor Gubernur Riau.

"Kita ingin kejelasan saja, karena kami sudah mengikuti tes sejak tahun lalu, dan belum ada kejelasan hingga saat ini," kata Lina, salah satu honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Sementara sebelumnya, Kepala BKD Riau, M Guntur, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Pemberdayaan Manusia Puan Maharani untuk meminta kejelasan NIP honorer K2 Pemprov Riau.

Sebanyak 100 honorer K2 Pemprov Riau tersebut sudah dinyatakan lulus sejak 13 Februari 2014 lalu. Salah satu syarat yang diajukan BKN, yakni Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Daerah tidak bisa dipenuhi Pemprov Riau.

Karena dampaknya sangat besar, yakni jika ada seandainya dari mereka ada yang terindikasi bodong, maka kepala daerah, dalam hal ini Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman akan mendapat sanksi. Bukan hanya administrasi, bahkan pidana.***