PEKANBARU, GORIAU.COM - Banyak program-program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang kemungkinan dibatalkan pada tahun 2014 ini. Namun perimbangannya, ada juga sejumlah program yang akan menyerap cukup besar APBD Riau.

Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas untuk Anggota DPRD Riau dan pejabat di Lingkungan Pemprov Riau. Rencananya sebanyak 66 unit mobil dianggarkan untuk Anggota DPRD Riau.

Terdiri dari 2 mobil untuk Ketua DPRD Riau, 3 unit untuk wakil ketua dan 61 unit untuk anggota. Kemudian sebanyak 181 unit yang terdiri dari 30 unit untuk pejabat eselon II dan 151 unit untuk pejabat eselon III.

Berbeda pengadaan sebelumnya, Pemprov Riau hanya memberlakukan sistem sewa untuk mobil dinas pejabat, namun tahun ini akan dianggarkan untuk pembelian dengan sistem lelang.

Namun yang cukup 'melukai' hati masyarakat adalah begitu mencoloknya harga mobil yang diperuntukkan bagi Ketua DPRD Riau. Dimana satu mobil Jeep untuknya dianggarkan sebesar Rp3,1 miliar, kemudian satu lagi jenis sedan seharga Rp1,8 miliar.

"Itu harga di HPS, belum lelang. Karena memang belum ada pemenang lelangnya," kata Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Ayub Khan kepada GoRiau.com, Selasa (21/10/2014).

Di tengah masyarakat butuh perhatian dan sentuhan dari pemerintah, Pemprov Riau malah sibuk menganggarkan sejumlah mobil dinas pejabat dan anggota dewan Provinsi Riau. Bahkan ada mobil yang harganya sangat mencolok.

Seperti pengadaan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibutuhkan ditunggu-tunggu masyarakat miskin untuk tahun ini kemungkinan batal dibangun. Seharusnya Pemprov Riau harus lebih bijak dengan penggunaan anggaran seperlunya.

"Pengadaan mobil jenis jeep senilai Rp 3,1 miliar untuk Ketua DPRD Riau ini, jelas-jelas melukai perasaan rakyat Riau. Itu pakai uang rakyat, bukan pribadi. Ini sangat kontradiktif dengan kehidupan rakyat. Kalau pun membutuhkan mobil jenis jeep, janganlah semewah itu betul," ujar Direktur Eksekutif Badan Advokasi Publik Riau, M Rawa El Almady.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPRD Riau tidak perlu bermewah-mewah, dengan pengadaan ini, jelas masyarakat akan semakin antipati dengan tingkah laku anggota DPRD Riau. "Kalau bisa dibatalkan, meskipun sudah dalam proses lelang," ujarnya.***