PEKANBARU, GORIAU.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, menegaskan bahwa posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sangat membutuhkan dana untuk monitoring persiapan Pilkada. Termasuk Pilkada 9 daerah di Provinsi Riau.

Dirinya mendapat keluhan saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (27/4/2015). Karena anggaran KPU yang cukup minim dinilai sangat sulit bagi KPU Riau melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada 9 daerah.

"Anggaran monitoring KPU Riau boleh diambil dari dana hibah, karena mereka butuh ke sana-sini," kata Lukman Edy saat melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi provinsi dan kabupaten/kota di Riau.

Saat pertemuan, Lukman Edy yang didampingi Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie, cukup menerima banyak keluhan dan saran dari kabupaten/kota. Selain mengenai anggaran pilkada, Lukman Edy juga turut membahas tentang assessment untuk kabupaten dan kota.

Dimana sejauh ini, baru Kota Pekanbaru yang melaksanakan assessment. Sementara untuk daerah lain masih belum. "Semuanya harus melaksanakan assessment, karena itu untuk mendapatkan pejabat yang betul-betul berkualitas," kata Lukman Edy.

Karena dirinya menilai, seluruh daerah di Indonesia diwajibkan melaksanakan assesment dengan keluarnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Saya berharap semuanya melaksanakan," sambung Lukman Edy.

Selain itu, Lukman Edy dalam pertemuan itu juga membahas masalah anggaran untuk setiap desa, rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), lahan perkebunan dan lain-lainnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Kepala Bappeda Riau M Yafiz, Asisten I Setdaprov Riau Ahmadsyah Harrofie, perwakilan Ombudsman Riau Ahmad Fitri, perwakilan BPN, dan kabupaten/kota.***