PEKANBARU, GORIAU.COM - Ada-ada saja ulah Dinas Pendidikan Rokan Hilir yang bertugas sebagai instansi pemberi rekomendasi kelulusan mahasiswa kedokteran di Universitas Riau 2014. Bagaimana mutu dokter di Riau bisa bagus kalau mahasiswa yang lulus ternyata masuk dari hasil kolusi bukan siswa umum dan lebih banyak anak pejabat.

Informasi yang dihimpun GoRiau.com, Sabtu (26/7/2014), program khusus untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Riau ini merupakan kerjasama dengan Pemkab-pemkab se-Riau. Program ini dibiayai oleh masing-masing Pemkab dan dananya langsung diserahkan ke Universitas Riau.

Selain Unri yang tidak mampu menjaga reputasinya dan terlalu ''jual murah'' Fakultas Kedokteran ke Pemkab ini, akhirnya hanya mendapatkan mahasiswa yang tak kualified. Dan ini terjadi juga untuk Rokan Hilir pada tahun 2014.

Dari 6 mahasiswa yang dijatah untuk Rokan Hilir, ternyata umumnya anak pejabat, bahkan ada yang anak Kadis Pendidikan sendiri dan anak Kacab Dinas Pendidikan Rohil. Sementara siswa yang berasal dari masyarakat umum dan kalangan kuran mampu justru tak diluluskan walaupun memiliki nilai dan kemampuan lebih baik dari anak pejabat.

Kebenaran tentang kolusi dalam penerimaan mahasiswa kedokteran Unri yang terjadi ini juga diakui salah seorang tokoh masyarakat Rohil, Harianto Kharim yang juga salah seorang anggota komite pembentukan Kabupaten Rokan Hilir.

''Pengumuman mahasiswa yang lulus kedokteran Universitas Riau dilakukan hari ini. Anehnya semuanya merupakan anak pejabat Rokan Hilir,'' ujarnya kepada GoRiau.com, Sabtu (26/7/2014).

Menurutnya, akibat penerimaan yang tidak transparan tersebut, putra putri Rohil yang pintar justru terabaikan. Dan terakhir justru yang diterima adalah anak-anak pejabat Rohil.

''Kabarnya ada anak Kadis Pendidikan Misnawati yang lulus, juga ada anak Kacab Dinas Pendidikan, yang lainnya juga anak pejabat. Karena itu, kami tokoh dan masyarakat Rohil akan melaporkan hal ini ke Polda Riau,'' jelasnya.

Karena itu, tambahnya, pihaknya meminta agar seleksi diulang karena kolusi ini merupakan tindakan ''merampok'' hak warga Rohil untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa bersaing sehat. ***