TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Para kontroktor di Indragiri Hilir (Inhil) yang tergabung dalam asosiasi kontraktor mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum lama ini. Dalam kesempatan itu, para kontraktor meluapkan seluruh permasalahan yang ditemui saat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Salah satu kontraktor, As'ad mengatakan bahwa, selama ini lelang yang dilakukan oleh Pemkab Inhil tidak transparan dan seolah-olah menyulitkan kontraktor.

''Kami merasa ini sengaja, sehingga kami susah untuk bisa ikut lelang. Harapan kami kedepan ini tidak terjadi lagi, jadi kami harap Bupati Inhil tau tentang ini'' tukas As'ad.

Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan As'ad, H Bakri yang juga salah satu kontraktor di Inhil menjelaskan bahwa personil yang dimiliki Pemkab tidak sesuai dengan kualifikasi kerja, serta persyaratan yang diminta Pemkab dalam pelelangan terlalu banyak.

''Seperti contohnya harus punya SKT batulah, keramik lah. Belum lagi minta ISO, kalau harus pakai ISO gak ada satupun Perusahaan di Inhil ini yang terdaftar. Ini jujur saja menghambat kami, saya pikir untuk proyek-proyek kecil gak perlu lah ISO, kecuali proyek-proyek besar,'' ungkap Bakri.

Kontraktor lainnya juga menambahkan, pelelangan yang dimuat oleh ULP terlalu lambat dan banyak terdapat kekurangan.

''Pelelangannya terlalu lambat, kalau sudah akhir tahun tentu saja menyulitkan kami untuk bekerja, dan gara-gara itu juga banyak anggota kami yang diblack list'' sebutnya.

Para kontraktor juga meminta ULP lebih transparan dalam mengumumkan siapa saja pemenag proyek, karena dikatakan mereka selama ini tidak diketahui siapa yang menjadi tertinggi dan terendah.

''Pemkab harus buat aplikasi yang transparan sehingga jelas semuanya, jika Pemkab tak sanggup biar saya yang buat,'' tambahnya.(ayu)