BENGKALIS, GORIAU.COM - Jika disahkan, paling tidak Rp720 miliar akan dianggarkan untuk enam enam paket proyek multiyears Kabupaten Bengkalis. Dan saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis sedangkan melakukan proses lelang melalui sistem elektronik atau LPSE.

“Total pembiayaan untuk proyek MY sebanyak enam paket yang diusulkan melalui RAPBD sebesar Rp720 miliar. Artinya untuk satu kegiatan MY dialokasikan sebesar Rp120 miliar yang akan diperuntukkan sebagai uang muka bagi rekanan/perusahaan pelaksana kegiatan yang memenangkan tender nanti,” ujar Sekda Bengkalis, H Asmaran Hasan, Senin (18/2/2013).

Diakui Sekda, ada opini yang beredar bahawa alokasi anggaran untuk Proyek MY tahun 2013 sangat besar. Tapi mengingat tahun 2012 anggaran proyek MY belum dapat dilaksanakan, maka anggaran tahun lalu dimasukkan dalam RAPBD tahun ini.

Diterangkan Sekda, jika pembiayaan proyek MY tahun ini dianggarkan sebesar tahun 2012 lalu, maka akan menjadi beban anggaran di tahun berikutnya mengingat total anggaran yang dibutuhkan untuk enam paket MY ini mencapai Rp2,5 triliun.

“Angka Rp720 miliar yang diusulkan untuk pembiayaan enam proyek MY yang meliputi jalan poros dan lingkar itu sudah dalam batas kewajaran. Sehingga tahun berikutnya kekurangannya dapat dilunasi dengan tidak terlalu membebani anggaran daerah” ujar Sekda.

Sekda berharap proses pelelangan yang sudah berjalan di ULP dapat segera tuntas selambatnya pada Maret tahun ini. Tujuannya begitu pemenang lelang diumumkan, mereka sudah dapat segera bekerja sehingga pelaksanaan proyek MY di lapangan dapat berjalan sesuai rencana.

“Dilaksanakannya kegiatan MY ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah untuk membuka keterisolasian daerah sekaligus memberikan akses perekonomian yang positif kepada masyarakat. Faktor lain kenapa kita usulkan anggarannya Rp 720 miliar, dikarenakan tahun 2012 proyek MY belum terlaksana,” beber Sekda.

Terkait pembebasan lahan milik perusahaan yang terkena lokasi pembangunan lokasi proyek MY, Sekda menyebutkan masih dalam pengurusan. Bahkan Bupati ikut langsung turun tangan mengurus ke Kementerian Kehutanan RI sehingga prosesnya cepat selesai. (jfk)