JAKARTA, GORIAU.COM - Pemerintah terus mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Kini tengah dicari sistem UN yang ideal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, dirinya sudah meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menganalisis terkait pelaksanaan UN.

"Saya telah meminta BSNP untuk melakukan review atau kajian terhadap keberlangsungan UN," ungkap Anies menjawab pers di sela sela acara Anugerah Ki Hajar, di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (20/11/2014) malam.

Lebih lanjut ia menyatakan bukan tidak mungkin UN ditiadakan. Untuk itu harus dirancang sistem evaluasi pembelajaran yang lebih menyeluruh. Guna menyusun itu, pihaknya telah meminta pendapat dan masukan dari sejumlah pakar yang telah melakukan penelitian terkait UN.

Anies juga mengungkapkan kemungkinan besar, UN tidak akan digunakan lagi sebagai penentu kelulusan. "Kalau soal proporsi kelulusan, sebenarnya UN sudah bukan lagi menjadi penentu," cetusnya.

Seperti diketahui, di era M Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kelulusan siswa ditentukan 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah. Persoalannya, kata Anies, sistem ini membuat belajar di sekolah menjadi tak efektif. Belajar hanya untuk menjawab ujian.

"Saya bedakan studying dan learning. Yang dibutuhkan learning, tetapi yang terjadi studying atau bisa menjawab ujian saja," ungkapnya.

Dia menambahkan kajian tentang UN juga menyangkut waktu pelaksanaannya. Misalnya, apakah ujian tetap dilakukan di kelas III seperti sekarang atau dilakukan di kelas II. Selain itu, apakah tetap digelar di pertengahan tahun atau akhir tahun.

Pada kesempatan sebelumnya, Anies memastikan UN tidak akan sama seperti saat ini. Fungsi UN hanya sebagai pemetaan pendidikan bukan penentu kelulusan siswa. ***