YOGYAKARTA - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Felix Juanardo Winata menggugat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 itu, negara memberikan keistimewaan kepada DI Yogyakarta untuk mengelola tanahnya sendiri, termasuk tidak mengizinkan keturunan China memiliki hak milik tanah di bumi Mataram itu.

Dikutip dari detik.com, Felix Juanardo Winata menilai UU Nomor 13 Tahun 2012 itu bertentangan dengan UUD 1945.

''Telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 'setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun','' kata Felix, seperti dikutip dari detik.com.

Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 7 ayat 2 huruf d UU Keistimewaan DIY yang berbunyi:

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanahan.

Pasal di atas jadi dasar hukum tetap berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi.

''Merupakan suatu perlakukan diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI berketurunan Tionghoa karena tidak dimungkinkan untuk menguasai hak milik atas tanah di wilayah DIY,'' ujarnya.

Menurut Felix, status istimewa yang dimiliki DIY di kasus itu, malah dinilai bisa membahayakan persatuan di NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Sila Ketiga Pancasila.

''Telah secara nyata tidak sesuai dengan Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,'' cetus Felix.

Aturan itu juga dinilai Felix bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Yaitu:

Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.

''Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan suku adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, karena tidak satu pun orang yang dapat memilih lahir dari suatu ras atau suku tertentu,'' papar Felix.

Keistimewaan Yogyakarta bukan pertama kali digugat ke MK. Pada 2016 silam, UU ini pernah digugat tapi ditolak MK. Salah satu pertimbangannya yaitu Kesultanan Yogyakarta sudah eksis lewat Kerajaan Mataram dengan Raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 sampai 1645 .

MK menguatkan keistimewaan Yogyakarta dalam hal:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. kelembagaan pemerintahan daerah DIY;

3. kebudayaan;

4. pertanahan; dan

5. tata ruang.

Keistimewaan itu juga pernah digugat ke PN Kota Yogyakarta, tapi juga ditolak hakim setempat.***