JAKARTA, GORIAU.COM- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah sebagai tersangka korupsi. Dia diduga melakukan korupsi pembayaran honor Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus (RSMY) Bengkulu, senilai Rp5,6 miliar pada 2011.

"Keputusan ini berdasarkan gelar perkara bersama Polda Bengkulu, hari ini," kata Kepala Sub Direktorat I Dirtipikor Bareskrim Adi Deriyan Jayamarta di Mabes Polri, Selasa, 14 Juli 2015. "Sudah ada 17 saksi dan empat ahli yang diperiksa."

Junaidi diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur bernomor Z.17.XXXVII tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSMY. SK tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam undang-undang. Selain itu, surat itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum daerah.

Dari SK tersebut, Gubernur menerima pembagian uang jasa tim pembina sebanyak 16 persen dan 13 persen untuk wakilnya. Adapun kerugian negara diperkirakan mencapai Rp359 juta. "Masih hitungan kasar. Kami masih menunggu audit BPK," ujarnya.

Junaidi dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***