TOBASA - Puluhan ibu-ibu warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, nekat membuka bajunya saat menghadang alat berat yang masuk ke desa mereka, Kamis (12/9/2019).

Dikutip dari grid.id, alat berat yang dihadang itu rencananya akan membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batusilali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.

The Nomadic Kaldera Toba Escape sendiri adalah pengembangan potensi wisata Danau Toba yang menjadi proyek Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT).

Proyek tersebut dituding oleh warga setempat sebagai perampasan tanah rakyat. Alat berat yang masuk itu dianggap akan menggilas tanah dan hutan tempat tinggal mereka.

Aksi demo itu diikuti oleh 100 warga desa yang didampingi oleh Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Masyarakat yang ikut aksi itu didominasi kaum ibu.

Puluhan diantara ibu-ibu itu nekat membuka pakaian yang mereka kenakan. Mereka berteriak histeris.

Bentrokan tak dapat dihindari. Salah seorang staf KSPPM dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata.

Sebut Bukan Warga Setempat

Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Tobasa Audhi Murphy Sitorus mengatakan massa pendemo bukanlah warga Desa Sigapiton.

''Mereka mengklaim itu adalah lahannya walaupun mereka bukan penduduk setempat. Masyarakat setempat pun tidak senang dengan tindakan mereka. Mereka dari Desa Pardamean Sibisa tapi mengaku tanahnya di situ,'' kata Murphy.

Saat ditanya, bagaimana ia tahu bahwa massa pendemo bukan warga Desa Sigapiton, Murphy hanya menjawab bahwa dia adalah pemerintah.

''Saya kan pemerintah,'' jawab Murphy sambil tertawa.

Ia menambahkan jika kepala desa tahu mana saja yang merupakan warganya.

Murphy mengonfirmasi jika aksi demo itu hanya berjalan sebentar, yakni 10 menit dan mereka langsung membubarkan diri.

Pasca kejadian itu, menurut Murphy alat berat kembali datang dan bekerja hingga sore.

''Tidak ada masalah lagi, tadi sudah dikerjakan,'' sambungnya.

Di tempat berbeda, Direktur KSPPM Delima Silalahi saat dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon membantah pernyataan Sekda Kabupaten Tobasa.

Berbeda dari pernyataan Murphy, Delima justru menyatakan jika massa pendemo adalah warga Sigapiton.

Delima mengusahakan jika pemukulan yang terjadi pada staf KSPPM akan dibawa ke jalur hukum.

Dia menilai jika pembangunan itu bertujuan baik untuk kepentingan masyakarat kenapa pemerintah harus menurunkan aparat berwajib.

Hak Masyarakat Adat

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu mengecam tindakan represif yang dilakukan polisi dan Satpol PP kepada masyarakat adat Sigapiton.

Ia merasa bahwa BPODT telah melanggar prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Internasional (UNDRIP) yang diadopsi PBB pada 13 September 2007.

Dalam prinsip tersebut, tepatnya apda pasal ke 10 jelas-jelas bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayahnya.

Tak hanya itu, relokasi juga seharusnya tak boleh dilaksanakan jika belum ada persetujuan yang diambil tanpa adanya paksaan.

Relokasi itu hanya boleh dilakukan jika telah ada kesepakatan ganti rugi yang adil.

''Kami juga meminta pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Sigapiton atas tanah adatnya,'' imbuhnya.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya telah melakukan penelaahan untuk hak-hak masyarakat yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba, Sumatera Utara.

''Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi tanaman tegakan milik masyarakat di atas lahan tersebut,'' terang Arie dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

BOPDT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum dimulainya pembangunan.

''Tadi pagi (13/9/2019) pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa, kami bersama Bupati, Camat Ajibata, dan Kepala Desa sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini,'' imbuhnya.

Lahan Negara

Lahan Zona Otorita Danau Toba memiliki luas 386,72 ha yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan pariwisata dan 279 ha sudah diterbitkan hak pengelolaan lahannya (HPL).

Pembangunan dengan alat berat itu adalah tahap awal dari proyek ini.

Didasarkan pada rencana, tahap awal akan dilakukan dengan pembangunan akses ke jalan tersebut sepanjang 1.9 kilometer dengan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

''Kami mulai pengerjaannya untuk membantu percepatan pengembangan destinasi super prioritas. Sejauh ini semua sudah dijalankan sesuai aturan,'' papar Arie.

Tahap awal pembangunannya diarahkan ke sekitar Desa Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.***