JAKARTA - Pemerintah memulai proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai pemerintah non PNS pada 8 Februari 2019.

Dikutip dari liputan6.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, pada tahap awal ini perekrutan PPPK hanya untuk tiga bidang, yakni penyuluh pertanian, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Pada tahap awal penerimaan PPPK memang diarahkan untuk menyerap tenaga honorer pada tiga bidang tersebut, karena merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah.

''Jadi tenaga honorer pada tiga sektor tersebut tidak perlu khawatir, karena penerimaan PPPK diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Penerimaan dilakukan karena pemerintah memang membutuhkan banyak tenaga pada sektor tersebut,'' ujar Syafruddin, di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Ahad 3 Februari 2019. Pada kesempatan tersebut, para tenaga honorer penyuluh pertanian mempertanyakan status pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri.

Pada kesempatan itu, Jokowi berharap posisi penerimaan pegawai dapat diisi tenaga honorer penyuluh pertanian yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Sebab mengangkat tenaga penyuluh pertanian yang sudah berpengalaman jauh lebih baik.

Jokowi berjanji pada Senin, 4 Januari 2019, atau hari ini memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas masalah penyuluh pertanian. Dia berjanji masalah tenaga honorer tenaga penyuluh pertanian sudah terjawab pada Rabu 9 Februari 2019.

Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).***