JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyimpulkan salah input data ke Situng KPU memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Karena itu, Bawaslu memutuskan melanjutkan penanganan perkara tersebut.

Dikutip dari beritasatu.com, pelanggaran ini dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan nomor laporan 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait Situng KPU.

''Bawaslu menyimpulkan laporan memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga, laporan dugaan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,'' ucap Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang di Gedung Bawaslu RI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Pihak BPN telah melaporkan KPU terkait kesalahan input data pada 24 April 2019. Lantas ditindaklanjuti dengan laporan tertulis yang dikirimkan kepada Bawaslu tanggal 2 Mei 2019 dan disempurnakan pada 6 Mei 2019.

Pihak BPN menilai kesalahan entry data hasil scan formulir C1 itu mengarah kepada kecurangan yang merugikan paslon Prabowo-Sandiaga Uno. Karena itu, dalam petitumnya, BPN meminta Bawaslu menghentikan rekapitulasi hasil Pemilu dalam Situng KPU.

Setelah pemeriksaan laporan yang telah dilakukan sebelumnya, Bawaslu menetapkan laporan pelapor memenuhi syarat.

''Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (7/5/2019) pukul 14.00 WIB dengan agenda sidang besok adalah mendengarkan jawaban dari pelapor dan terlapor sekaligus saksi dan bukti dari kedua belah pihak,'' ungkap Ratna.

Selain soal Situng, Bawaslu juga memutuskan laporan lain dari BPN yang teregistrasi dengan nomor perkara008/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait quick count atau hitung cepat.

''Peristiwa yang dilaporkan pelapor kepada Bawslu pada 26 April 2019 dan disampaikan laporan tertulis 3 Mei dengan demikian penyampaian masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan UU,'' ungkap Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

''Bawaslu berkesimpulan laporan telah memenuhi syarat materiil dan formil. Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, Perbawaslu 8/2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu,'' tambah Bagja.***