JAKARTA - Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya dua warga negara Indonesia (WNI) positif terinfeksi virus corona dan dirawat di Indonesia, Senin (2/3/2020), harga masker dan hand sanitizer (cairan pencuci tangan) melambung tinggi.

Dikutip dari kompas.com, di LTC Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, satu kotak yang berisi 50 lembar masker dijual Rp300.000. Padahal, harga normalnya hanya Rp20.000 per kota.

Sementara di sebuah toko alat kesehatan di Bekasi, hand sanitizer ukuran 500 mililiter dijual dengan harga Rp85.000. Padahal, harga normalnya hanya Rp25.000.

Pihak Polri mengimbau warga tidak panik menyikap kasus virus corona. Selain itu, Polri juga mengingatkan warga agar jangan melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer.

''Kita masih jalan melakukan penyelidikan seandainya ada yang melakukan penimbunan secara tidak sah,'' kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2020).

Polri, kata Argo, akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer.

Bisa Dipenjara 5 Tahun

Sementara pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengingatkan, mereka yang menimbun masker dan hand sanitizer bisa dipenjara paling lama lima tahun dan didenda paling banyak Rp50 miliar.

Dijelaskan Abdul Fickar Hadjar, oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun barang dapat dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

''Aturan yang mengakomodir selalu didasarkan pada orientasi mengambil keuntungan besar dengan cara tidak wajar, bahkan merugikan orang lain, yaitu menimbun barang,'' kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Berikut bunyi Pasal 107 UU tersebut:

''Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan/atau terjadi hambatan kelangkaan lalu Barang, lintas gejolak Perdagangan harga, Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).''

Ditegaskan Fickar, ancaman hukuman tersebut memungkinkan polisi melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

Menurutnya, polisi perlu menindak cepat oknum-oknum nakal tersebut untuk membuat efek jera.

''Karenanya menjadi relevan penegak hukum melakukan tindakan yang cepat, sebagai upaya shock therapy agar oknum-oknum yang mencari untung dengan merugikan kepentingan umum dapat mengurungkan niatnya,'' ujarnya.***