JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama Fachrul Razi agar majelis taklim dan institusi-institusi Islam tidak perlu dijadikan sasaran kebijakan menghadapi radikalisme.

Dikutip dari republika.co.id, Haedar Nasir sudah menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas Permenag 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

''Majelis taklim dan institusi-instusi Islam itu tidak perlu menjadi sasaran kebijakan dalam konteks menghadapi radikalisme,'' kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Haedar yakin, Fachrul akan mengkaji ulang usulannya.

''Karena kesannya radikalsime itu menjadi radikalisme Islam. Saya yakin Pak Menag akan saksama memperhatikan seperti itu,'' katanya.

''Saya rasa perlu ditinjau ulang bahasanya,'' pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan Majelis Taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.***