JAKARTA Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti melarang penggunaan kata 'bersayap' di Kementerian KP. Kata-kata 'bersayap' ini berpotensi membawa lari uang negara.

Menurut Susi, kata-kata yang selama ini punya makna 'bersayap' di antaranya adalah penguatan, pendampingan, perluasan, ektensifikasi, intensifikasi, dan lain-lain. Kata-kata ini, ujar Susi, tidak konkrit dan cenderung bermakna lain.

"Kata-kata tersebut saya larang, karena saya pusing bacanya. Susah saya mengerti maksudnya," ujar Susi dalam kicauan di akun resmi Twitter miliknya seperti dikutip detikFinance, Minggu (13/12/2015).

Susi mengaku sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan kata-kata bersayap tersebut. Kata-kata lain yang juga dilarang antara lain pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan, dan lain-lain.

"Daripada bikin pusing terus ya saya larang, ganti dengan yang jelas-jelas saja. Beli, bayar, buat, dan lain-lain. Konkrit satu kata langsung ke tujuan," kata Susi.

"Saya gembira karena semua gembira hari itu, semua sadar kata-kata bersayap yang saya larang itu ternyata bisa bawa uang APBN dengan sayapnya," jelasnya.

Jokowi dan JK Setuju

Rencana ini, kata Susi, sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Alhamdulillah lapor Pak Presiden dan Pak Wapres, saya pusing sama kata-kata itu, saya mau ganti. Beliau berdua setuju. Hilang mumet saya," ujarnya.

Sebelumnya, Susi juga berniat mengembalikan kelebihan anggaran sebesar Rp2 triliun di kementerian yang ia pimpin ke kas negara.***