JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melaporkan kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi tak terungkap.

''Presiden menunjukkan, sudah menyampaikan laporan ke KPK, (adanya kasus) ini ini ini, tapi nggak terungkap,'' kata Mahfud saat memberi sambutan di acara dialog dengan tokoh masyarakat, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin malam (11/11/2019).

Namun Mahfud tak merinci dugaan kasus korupsi apa yang ia maksud. Ia hanya menegaskan bahwa dugaanya, kasus itu tergolong besar. ''Kami sudah melaporkan kasus ini, tapi nggak disentuh sampai sekarang. Ya tentu kami bisa berbeda pendapat soal itu,'' kata Mahfud.

Ucapan Mahfud ini disampaikan kepada tokoh nasional yang satu jalan bersama Mahfud untuk mendesak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu Mahfud belum menjabat Menkopolhukam.

Hampir sebulan setelah menjabat, Mahfud mengundang kembali tokoh-tokoh dari koalisi masyarakat sipil itu, untuk membicarakan komitmen pemerintah dan Mahfud sendiri khususnya, terkait pemberantasan korupsi. Adapun tokoh yang hadir adalah Goenawan Muhammad, Frans Magnis Suseno, Bivitri Susanti, hingga Emil Salim

Mahfud MD mengungkapkan, Jokowi telah memberinya tugas untuk terus memperkuat KPK. Mahfud mengatakan Jokowi ingin agar kasus-kasus korupsi besar bisa diungkap oleh KPK.

''Itu presiden mengatakan kami sudah berusaha sungguh-sungguh. Tapi coba ke depannya ini, pemberantasan korupsi lebih hadir, lebih kuat,'' ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan sebagai bentuk penguatan hukum, Jokowi meminta penguatan di berbagai lembaga mulai dari Kejaksaan hingga Kepolisian. Termasuk juga dengan KPK. Menurut Mahfud, Jokowi ingin agar KPK ke depannya dapat lebih garang, dengan mengungkap kasus-kasus korupsi besar.

Tanggapan KPK

Dikutip dari sindonews.com, menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya belum mengetahui pasti kasus apa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan KPK. Laode pun mempersilakan, bila memang pemerintah ingin mengetahui lebih jelas terkait penanganan kasus yang dimaksud.

''Kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud. Tapi silakan datang ke KPK jika memang ada yang perlu diketahui pegangannya,'' ujar Laode dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11/2019).

Laode mengungkapkan memang ada dua kasus yang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo untuk segera ditangani oleh KPK. Yakni kasus pembelian Helikopter AW-101 dan kasus PES atau Petral

''Kasus pembelian Heli AW-101. Penanganan kasus ini perlu kerjasama yang kuat antara KPK dan POM TNI. KPK menangani satu orang pihak swasta sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer,'' ujar Laode.

Laode juga menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu hasil audit keuangan negara yang sedang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

''Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swastanya sudah atau tengah ditangani oleh KPK. Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menko Polhukam, karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK,'' kata dia.

Untuk kasus PT Pertamina Energy Service Ltd (PES) terkait dugaan suap perdagangan minyak mentah dan kilang, dia menyebut bahwa saat ini perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Bahkan, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

''Dalam perkara ini, kami membutuhkan penelusuran bukti lintas negara sehingga perlu kerjasama Internasional yang kuat. Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara (Indonesia-Thailand-United Arab Emirate-Singapore-British Virgin Island) dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu sedang dua negara lain tidak kooperatif,'' ucap Laode.

Menurut Laode, kesulitan dalam kasus ini juga melibatkan sejumlah 'perusahaan cangkang' dibeberapa negara ‘save heaven’ seperti BVI. Pihaknya pun berharap agar semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut.

''Lebih dari itu, perlu dipahami, penanganan perkara korupsi tentu harus didasarkan pada alat bukti, dan kemampuan memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan UU serta sikap koperatif pihak-pihak yang dipanggil KPK,'' tuturnya. ***