JAKARTA - Selain memiliki tambang batubara, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga punya lahan berstatus hak guna usaha (HGU) di Kalimantan.

''Saya punya saham di Toba Bara Sejahtera, saya tinggal punya 10 persen dari 8 ribu hektare,'' katanya menjawab pertanyaan wartawan, di Kantor Kemenko Maritim, Rabu (27/2), seperti dikutip dari kumparan.com.

Wartawan kemudian menanyakan keberadaan bisnis perkebunan milik mantan Kepala Staf Kepresidenan itu. ''Iya sama itu (perkebunan). Itu udah termasuk perkebunan. Ya perkebunan HGU lah. Iya,'' ujarnya.

Dia menjelaskan, tanah HGU yang dikelola berada di Kalimantan sejak 12 tahun silam.

Sebelumnya, Luhut membantah memiliki tanah HGU, selain konsesi tambang batubara seluas 6 ribu hektare.

''Saya enggak punya HGU. Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi,'' kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

''Enam ribu hektare. Punya (konsesi) pemerintah dan itu berproduksi,'' lanjutnya.

Berbeda dengan pernyataan Luhut sebelumnya, dalam situs resmi perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dinyatakan lingkup bisnisnya termasuk perkebunan, selain pertambangan, dan energi. Bisnis perkebunan di perusahaan berkode emiten TOBA itu, dikelola melalui anak perusahaannya. PT Perkebunan Kaltim Utama I, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan menguasai tanah HGU seluas 8.633 hektare yang ditanami perkebunan sawit.

Lahan kelapa sawit Foto: AFP PHOTO / Januar Mengutip keterbukaan informasi di bursa, Luhut memiliki sekitar 10 persen saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk melalui PT Toba Sejahtera. Porsi kepemilikan saham sebesar itu mengacu data per 31 Januari 2019.

Sebelumnya sebagai pendiri, Luhut memiliki 99,98 persen saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang memiliki kode emiten TOBA. Tapi pada 2016 dia menjual sebagian besar sahamnya, hingga hanya tersisa 10 persen.

Sementara itu di profil perusahaan PT Toba Sejahtera yang merupakan perpanjangan Luhut ke TOBA, bisnisnya meliputi pertambangan batu bara, migas, pembangkit listrik, serta perkebunan dan industri kehutanan.***