PYONGYANG - Gagal panen terbesar yang terjadi di Korea Utara (Korut) dalam kurun waktu satu dekade terakhir, menyebabkan 10,1 juta atau 40 persen rakyatnya kekurangan makanan.

Dikutip dari kumparan.com, akibat gagal panen, pemerintahan yang dipimpin Kim Jong-un tersebut memangkas rasio subsidi pangan ke level paling rendah.

Keadaan pun semakin parah setelah Korea Utara tidak bisa menerima bantuan asing lantaran masih terjerat sanksi sejumlah negara.

Laporan mengenai kekurangan pangan disavowal dua badan PBB yaitu Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP). Ahli dari dua badan tersebut mengunjungi Korut pada April dan November 2018 untuk melakukan penilaian.

Mereka menemukan, Pemerintah Korut memangkas subsidi pangan ke setiap orang hingga 300 gram.

Mayoritas keluarga di Korut terpaksa makan dengan protein yang minim. Sepanjang tahun, kebanyakan masyarakat Korut hanya mengonsumsi nasi dan kimchi.

''Kondisi ini sangat memprihatinkan, mayoritas masyarakat kondisinya sudah begitu rentan dan pemangkasan ini membuat mereka mendapat jatah minim, situasi itu bisa memicu kelaparan,'' sebut pemimpin Ketua Misi PBB di Korut, Nicolas Bidault seperti dikutip dari AFP, Sabtu (4/5).

''Ada pula kekhawatiran dengan tidak adanya bantuan asing, maka rasio distribusi makanan akan semakin dipangkas di bulan Juni sampai Oktober,'' sambung dia.

Pada 2019, produksi pangan di Korut sebesar 4,9 metrik ton. Estimasi tersebut adalah yang terendah sejak 2008-2009. Jumlah itu turun 12 persen dari angka rata-rata produksi pangan.

Di era awal 1990an, ratusan ribu warga Korut tewas akibat kelaparan. Masalah yang dialami saat itu sama dengan kondisi sekarang yaitu gagal panen.

Kelaparan di Korut pada era 1990an dikecam oleh negara-negara Barat. Mereka menuding rezim Kim, yang menguasai Korut, tidak becus mengurus negara itu.***