JAKARTA - Pemerintah akan mencegah elemen Muslim garis keras dan radikal menduduki jabatan di sejumlah kemeterian dan BUMN. Karena itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan melakukan seleksi secara ketat.

Seperti dikutip dari bisnis.com, demikian laporan eksklusif Reuters. Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi Muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan, Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

''Dia ingin sebelum pemilihan presiden berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat,'' kata pejabat itu.***