JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dua hakim Mahkamah Agung (MA), yakni Syamsul Rakan Chaniago dan M Askin ke Komisi Yudisial (KY) karena mengabulkan permohonan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam putusannya, Majelis Hakim MA memutuskan membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin dari tuntutan hukum.

Dikutip dari beritasatu.com, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan pihaknya bakal mendalami laporan atas dua hakim tersebut. Jayus menyatakan, proses pendalaman ini akan diselesaikan pihaknya dalam waktu 60 hari.

''60 hari harus sudah selesai. Nanti kami akan pendalaman dan sebagainya,'' kata Jaja di Gedung KY, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Lebih lanjut Jaja mengatakan apabila terbukti melakukan pelanggaran, hakim akan dikenai sanksi. Secara aturan, sanksi yang diberikan terhadap hakim yang terbukti melanggar beragam, tergantung jenis pelanggarannya.

''Pelanggarannya kalau hakim ada yang melanggar ada sanksi ringan sampai berat seperti teguran lisan, tertulis, non-palu 6 bulan, 6 bulan lebih sampai pemberhentian tidak dengan hormat,'' kata Jaja.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Kurnia Ramadhana berharap Komisi Yudisial segera melakukan pemeriksaan terhadap dua hakim yang dilaporkan pihaknya, yakni Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago dan Hakim Agung M. Askin. Kurnia berharap KY dapat memanggil, dan memeriksa dan bahkan menjauhi sanksi terhadap kedua hakim jika terbukti melanggar kode etik.

''Agar KY bisa aktif untuk memanggil bahkan dua hakim ini memeriksa dan jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik harapan kami dua hakim ini dijatuhi sanksi,'' katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti kejanggalan dalam putusan MA yang mengabulkan Kasasi Syafruddin dan melepaskannya dari tuntutan hukum. Salah satunya mengenai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara Majelis Hakim.

Diketahui, Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan Syafruddin bersalah melakukan tindak pidana terkait penerbitan SKL BLBI kepada pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Kurnia mempertanyakan sikap Majelis yang tidak menambah komposisi hakim saat terjadi dissenting opinion. Padahal, berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No 14 Tahun 1970 Juncto UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-udang menentukan lain. Aturan itu, kata Kurnia, bermakna bahwa tidak ada larangan sama sekali ketika Majelis menambah komposisi hakim saat terjadi dissenting opinion.

''Sebenarnya yang cukup disesalkan ketika ada dissenting tapi Ketua majelis tak inisiatif menambah komposisi majelis. Padahal dimungkinkan ketika ada deadlock putusan atau voting untuk menambah majelis agar perhitungan lebih fair,'' kata Kurnia.

Kurnia yang juga peneliti ICW menyatakan, KPK yang menangani kasus SKL BLBI yang menjerat Syafruddin sudah tepat bahwa tindak pidana yang dilakukan merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun. Tindak pidana Syafruddin pun dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana penjara terhadap Syafruddin.

Putusan tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun pidana penjara. Apalagi bukti-bukti yang dimiliki KPK juga tak dibantahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

''Kami rasa ada putusan cukup jomplang karena Syafruddin di tingkat pertama divonis 13 tahun, di tingkat banding 15 tahun, tetapi kenapa di kasasi yang bersangkutan justru dilepas,'' tegasnya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Agung juga memutuskan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua.

Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi. ***