JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim, panitera, dua pengacara dan seorang pihak swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/5) malam.

Dikutip dari merdeka.com, berdasarkan siaran pers KPK, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi akan terjadi transaksi pemberian uang pada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan. Kasus ini terkait dengan kasus penipuan terkait dokumen tanah.

''Lima orang yang diamankan di Balikpapan telah dibawa ke gedung KPK pagi ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif,'' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (4/5).

KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status penanganan perkara ini dan juga pihak-pihak yang dibawa tersebut.

''Hasilnya akan kami sampaikan sore atau malam nanti melalui konferensi pers di gedung KPK,'' ucap Febri.

''KPK mengamankan mereka setelah mendapatkan informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang pada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan. Setelah kami cek di lapangan dan ada bukti-bukti awal, maka sejumlah tindakan dilakukan,'' tuturnya.

Kata Febri, ada uang sekitar Rp100 juta yang diamankan dalam perkara ini yang diduga merupakan bagian dari permintaan sebelumnya jika dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah.

Akan Ditindak

Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dengan mengamankan seorang hakim dan panitera muda pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (3/5). Selain keduanya, KPK juga menangkap dua pengacara dan seorang pihak swasta.

''Kami menghubungi Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, ternyata benar seorang hakim dan panitera muda pidana di PN. Balikpapan diamankan KPK, selebihnya adalah pengacara dan pihak swasta,'' ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro, di Jakarta, Sabtu (4/5).

Andi mengatakan, masih menunggu hasil pemeriksaan sementara KPK terkait OTT tersebut. Menurut dia, MA akan mengambil langkah tegas bila hakim dan panitera yang bersangkutan memang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

''Bukan hanya hakim atau panitera yang bersangkutan ditindak, tetapi atasannya pun (Ketua PN. Balikpapan) bisa kena tindakan jika lalai atau tidak maksimal melakukan pembinaan dalam tanggung jawabnya sebagai ketua,'' ujar Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan berdasarkan informasi dari Ketua PT Kalimantan, pada saat ini Ketua PN Balikpapan sedang mengikuti pelatihan pembangunan zona integritas di Yogyakarta.

''Tentu MA merasa prihatin atas OTT yang menjerat hakim dan panitera ini, karena sebenarnya kami tidak hentinya melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi ya itulah yang terjadi,'' kata Andi.***