JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kantor regional di sembilan daerah.

Dikutip dari merdeka.com, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, fisik kantor regional tersebut tidak akan terlihat.

''Ada sembilan kantor regional akan dibuka. Sekarang belum ada fisiknya, tetapi pejabatnya sudah ada di KPK. Mudah-mudahan Makassar kebagian satu kantor wilayah. Tapi mungkin saja kantornya tidak kelihatan,'' kata Laode Syarif dalam sambutannya pada rapat koordinasi pimpinan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di daerah tahun 2018 di Hotel Rinra, Makassar, Senin, (22/10).

Laode mengingatkan, rencana tersebut jangan membuat kepala daerah takut, karena sebenarnya KPK adalah kantor yang paling banyak mengerjakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Mengapa kantor regional itu harus tidak kelihatan, kata Laode, alasannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk keselamatan orang-orang KPK. Lalu alasan kedua adalah bahwa orang yang bekerja di KPK itu manusia biasa juga dan akan banyak berkenalan di mana-mana dan jauh dari Jakarta, hal inilah yang harus dijaga.

''Kalau di kantor, saya pikir saya bisa jamin, tapi tidak bisa juga jamin 100 persen, hanya Tuhan yang bisa menjamin, tapi saya yakin dengan integritas mereka semua. Tapi kalau jauh dari Jakarta dan mereka banyak berkenalan banyak orang di mana-mana, ini yang perlu dijaga. Oleh karena itu terus terang Presiden dan Menkeu tidak mau kita buat kantor regional yang kelihatan seperti itu. Itu salah satu alasannya mengapa mungkin kantornya tidak kelihatan tetapi akan selalu ada bersama bapak-bapak, ibu-ibu untuk saling bekerja sama,'' kata Laode Syarif.

Laode Syarif mengingatkan, tugas KPK sebenarnya banyak, tapi sayangnya yang paling banyak disukai orang atau yang paling sidukai wartawan itu adalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

''Padahal kami punya tugas koordinasi, supervisi makanya kami ada di sini. Juga kami ada fungsi monitoring dan pencegahan. Tetapi sayangnya yang sering kali ada di media koran, TV, radio, grup WA adalah isu penindakan padahal orang yang urus penindakan di KPK itu yang paling sedikit. Penyelidik, penyidik dan penuntut KPK itu sekitar 300 orang, jadi tidak banyak,'' pungkasnya.***