NEW DELHI - Kerusuhan yang terjadi di ibu kota India, New Delhi, India, telah merenggut 42 jiwa. Sehari sebelumnya, dilaporkan jumlah korban tewas sebanyak 38 orang.

Dikutip dari sindonews.com, angka kematian terbaru dilaporkan media-media setempat, Sabtu (29/2/2020). Polisi India mengklaim telah menangkap 514 orang karena kekerasan bermotif agama yang mematikan di New Delhi.

Kerusuhan itu membuat pemerintah India menuai kecaman internasional. India dituduh tidak melindungi minoritas Muslim.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemerintah India telah membiarkan pembantaian umat Islam di negara tersebut.

''India sekarang telah menjadi negara di mana pembantaian tersebar luas. Pembantaian apa? Pembantaian umat Islam. Oleh siapa? Orang Hindu,'' kata Erdogan dalam pidatonya di Ankara kemarin.

Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh AFP, para korban tak hanya dari komunitas Muslim, tapi juga dari komunitas Hindu.

Erdogan menuduh gerombolan massa menyerang Muslim dan melukai anak-anak yang belajar di pusat-pusat pembelajaran pribadi dengan tongkat logam seolah-olah akan membunuh mereka.

''Bagaimana orang-orang ini memungkinkan perdamaian global? Itu tidak mungkin. Ketika berpidato—karena mereka memiliki populasi yang besar—mereka mengatakan 'kami kuat' tapi itu bukan kekuatan,'' ujar Erdogan.

Konflik antara kelompok Muslim dan Hindu itu bermula dari protes damai kelompok Muslim terhadap Citizen Amandement Act (CAA) atau Undang-Undang Perubahan Kewarganegaraan. Protes damai kelompok Muslim penentang CAA berubah menjadi kerusuhan ketika kelompok Hindu garis keras pendukung CAA menyerang demonstran Muslim dan membakar Masjid Ashok Nagar di New Delhi.

Menurut para petugas, polisi masih mencari saluran air dan rumah-rumah yang dibakar untuk menemukan jasad-jasad korban. Mengutip laporan The India Express, polisi menyiapkan daftar sekitar 250 korban—meninggal dan luka—dan satu dari setiap tiga korban terlihat terluka oleh peluru.

Polisi sedang menyelidiki bagaimana begitu banyak perusuh mendapatkan akses senjata.

Pemerintah mengatakan lebih banyak pasukan telah dikerahkan di masjid-masjid di daerah itu ketika Shalat Jumat berlangsung kemarin. Pemerintah mengklaim tidak ada kekerasan baru sejak Rabu pagi.

CAA yang memicu demo besar-besaran itu diusulkan pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan Desember 2019. CAA mengamanatkan pemberian kewarganegaraan India untuk enam kelompok agama dari negara-negara tetangga. Namun, undang-undang itu tidak berlaku bagi migran Muslim.

Para kritikus mengatakan undang-undang itu diskriminatif dan merusak konstitusi sekuler India. Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berkuasa yang jadi kendaraan politik PM Modi, membantah anggapan tersebut.

Organisasi Negara-negara Islam (OKI) mengutuk kekerasan terhadap Muslim di India, perusakan masjid dan properti milik Muslim. OKI mengatakan pihak berwenang perlu membawa penghasut dan pelaku kekerasan anti-Muslim ke pengadilan dan memastikan keselamatan dan keamanan semua warga Muslim dan tempat-tempat suci Islam di seluruh negeri.

Bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, menuduh Presiden Donald Trump gagal dalam menyuarakan pembelaan hak asasi manusia setelah dia menolak untuk mengkritik New Delhi atas penanganan kerusuhan di New Delhi. Trump sedang dalam kunjungan kenegaraan ke India ketika kekerasan komunal mulai pecah di negara tersebut.

Pada hari Jumat, umat Islam di lingkungan timur laut New Delhi kembali ke masjid yang dibakar untuk Shalat Jumat.

''Jika mereka membakar masjid kami, kami akan membangun kembali dan salat. Ini adalah hak agama kami dan tidak ada yang bisa menghentikan kami dari mempraktikkan agama kami,'' kata Mohammad Sulaiman, yang ada di antara sekitar 180 pria yang salat di atap masjid yang telah dibakar dalam kerusuhan.

Kapil Mishra, seorang pemimpin lokal BJP yang kehilangan kursi majelis negara bagian New Delhi dalam pemilu baru-baru ini, menuntut polisi menindak protes kelompok Muslim di kota itu. Jika tidak, dia dan pengikutnya mengancam akan melakukannya sendiri. Ancaman itu, menurut media setempat, benar-benar dilakukan.

Angka kematian pekan ini menandai kekerasan bermotivasi agama terburuk di New Delhi sejak 1984, ketika Perdana Menteri Indira Gandhi terbunuh oleh pengawalnya dari komunitas Sikh. Insiden itu memicu gelombang kerusuhan yang mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 orang Sikh di ibu kota dan lebih dari 8.000 orang secara nasional.***