JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019.

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu diserahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, penghargaan zona integritas pada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan melayani.

''Dengan predikat unit kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM, artinya unit kerja saudara menjadi ikon perubahan birokrasi sehingga gerak langkah yang saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholderlain,'' kata Wapres kepada penerima penghargaan, seperti dikutip dari republika.co.id.

Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan, penghargaan Zona Integritas ini diberikan kepada pimpinan dan jajaran yang berkomitmen menjadikan lingkungan kerja sebagai wilayah bebas korupsi.

Anies mengungkap indikatornya ada beberapa, yakni hasil survei persepsi korupsi dan hasil survei kualitas layanan.

''Jadi, di situ kemudian Kementerian PANRB memberikan ini,'' tuturnya, seperti dikutip dari inilah.com.

Ada enam unit kerja di jajaran Pemprov DKI Jakarta juga mendapatkan predikat WBK, antara lain Direktur RSUD Pasar Minggu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr Yudi Amiarno; Kepala UP PKB Pulo Gadung, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Mirza Aryadi; Kepala UP PKB Ujung Menteng, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, R Prapto Priyanto; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguschandra; Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Sartono; dan penghargaan Pelopor Perubahan kepada Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dedy Dwi Widodo.

Anies menambahkan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada semua warga Jakarta. ''Kami menerima ini sebagai sebuah penghargaan bagi seluruh jajaran dan ini menjadi pemicu bagi kami untuk makin meningkatkan derajat integritas di tempat kerja,'' tutupnya.

Menuju Layanan Terbaik

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penghargaan ini semakin meningkatkan keseriusan Pemprov Jawa Timur untuk terus bergerak menuju layanan terbaik.

''Tagline CETTAR, yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Inovasi ke depannya harus bermanfaat pada masyarakat,'' kata dia di kantor Republika, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari republika.co.id.

Khofifah mengatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntable, responsif (CETTAR). Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan capaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi.

Khofifah mengatakan, Oktober lalu laporan keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ''Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut,'' ujar dia.

Khofifah menerangkan, nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tersebut akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim.

Ia berharap setelah ini seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak ke arah perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat, dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan.***