JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis kembali menegaskan akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang meminta 'jatah' proyek kepada pemerintah daerah (Pemda).

''Yang bermain-main minta proyek ini memang bukan rahasia umum Pak,'' kata Idham saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019), seperti dikutip dari detik.com.

Idham mengatakan, satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan melakukan penindakan. Penindakan, kata dia, dengan pencopotan pejabat tersebut.

''Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi,'' tegasnya.

Pertanyaan soal adanya pejabat kepolisian yang meminta jatah proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan. Trimedya mengatakan, ada Kapolres-Kapolda yang meminta jatah proyek kepada kepala daerah.

''Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres jangan menyusahkan bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan. Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran apk, aparat penegak hukum,'' kata Trimedya dalam raker bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

''Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian, dari total ini. Nah itu bagaimana?" sambung dia.

Jangan Jadi Bagian Masalah

Sebelumnya, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) lalu, Kapolri juga mengingat para Kapolres, jangan justru menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah.

Ia mengingatkan para Kapolres jangan meminta jatah proyek kepada kepala daerah. Jika hal itu sampai terjadi, para kepala daerah diminta untuk melapor ke Idham. Selanjutnya, Idham bakal mengambil tindakan.

''Dan juga bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian dari masalah ini, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, wali kota silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan,'' katanya.

Lebih lanjut, Idham berjanji pihaknya akan melakukan pengamanan secara maksimal pada seluruh kegiatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Dalam upaya pengamanan itu, Idham menyebut institusinya bakal mengedepankan dua strategi, yaitu pencegahan dan penindakan.

Pencegahan yang dimaksud Idham adalah menghindari adanya pemborosan anggaran daerah. Dalam upaya ini, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Strategi kedua, yaitu penegakan hukum. Opsi ini menjadi pilihan paling terakhir yang diambil kepolisian.

''Jadi ada proses pencegahan, ada proses penegakan hukum,'' ujar Idham.***