JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, menutup tahun 2018, Indonesia semakin berdaulat terhadap kekayaan alamnya.

''Kini, alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri,'' kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Senin (31/12), seperti dikutip dari republika.co.id.

Jokowi menjelaskan, selama 50 tahun, daerah yang kaya akan minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam dikuasai oleh kontraktor asing dari Prancis, Total E&P Indonesia, dan kontraktor asal Jepang, Inpex Corporation. Namun, Blok Mahakam tersebut akhirnya berhasil dikelola sepenuhnya oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018.

Begitu juga, dengan Blok Rokan di Riau yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asal Amerika, Chevron. ''Dan pada akhir masa kontraknya, tahun 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina. Dan beberapa blok migas lain,'' tambahnya.

Presiden mengatakan, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.

Selain Blok Mahakam dan Blok Rokan delapan Blok itu adalah  Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatera Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.

Terakhir, pemerintah berhasil mengambil alih kepemilikan mayoritas saham PT Freeport Indonesia yang sebesar 51 persen. Kendati demikian, Jokowi mengakui upaya untuk merebut kembali mayoritas saham PT Freeport Indonesia ini sangat sulit. Pemerintah, kata dia, harus melakukan negosiasi selama 3,5 tahun.

''Mereka menawar 30 persen, tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen. Sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3 persen dari tambang ini,'' ucap dia.

Pemerintah, lanjut Jokowi, memiiki komitmen yang besar mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas.***