JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih cukup tiggi. Berarti, salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yakni pengurangan kesenjangan, belum tercapai di Indonesia.

''Yang belum dicapai itu equality, keadilan; karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas,'' kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/12), seperti dikutip dari republika.co.id.

Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan tersebut, lanjut Wapres, perlu diupayakan sejumlah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Wapres mengatakan, diperlukan penyesuaian upah minimum regional (UMR) atau standar pendapatan minimal dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

''Gini ratio itu kan pendapatan dari sekian persen orang dibanding sekian persen rendah; maka karena itu pendapatan masyarakat, baik pendapatan yang produktif atau UMR, kan selalu kita sesuaikan dengan pertumbuhan. Jadi, ya pendapatan masyarakat ini harus naik,'' jelas Wapres.

JK menambahkan, 17 poin dalam TPB, yang disepakati pada 25 September 2015, saling terkait. Sehingga, perlu kerja bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 tersebut.

''Tidak ada pendidikan yang baik tanpa pendapatan yang baik, tidak ada zero hunger kalau ada produksi pangan yang baik. Semuanya bersambung dan banyak dibicarakan,'' tuturnya.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut Wapres, sudah sejak lama menerapkan poin-poin TPB tersebut dalam program kerja pemerintah. Poin-poin itu bahkan sudah diterapkan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto.

''Sebetulnya bagi kita hal itu bukan hal yang baru, tetapi selalu dikerjakan di setiap pemerintahan sejak (zaman) Pak Harto dan lainnya. Masalah pendidikan ada SD inpres, kesehatan kita jalankan dengan BPJS, zero hunger perlu meningkatkan produktivitas (pertanian),'' ujarnya.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 merupakan kesepakatan negara anggota PBB melalui 17 poin TGB. Kesepakatan itu menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) periode tahun 2000 - 2015.

Sebanyak 17 tujuan yang diharapkan tercapai itu adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta industri, inovasi dan infrastruktur.

Kemudian ada tujuan untuk berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.***