JAKARTA, GORIAU.COM - Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menyatakan Panitia Seleksi masih meloloskan dan mengajukan tiga nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bercatatan negatif ke Presiden Joko Widodo. ICW mempertanyakan alasan dan paparan terbuka soal penilaian yang membuat ketiga nama tersebut melenggang ke tangan presiden.


"Ada yang kekayaannya tak wajar dan ada yang pengalamannya tak sejalan dengan pemberantasan korupsi," kata Febri saat dihubungi, kemarin. "Kenapa mereka masih lolos?"


ICW berkukuh tak mau menyebut identitas tiga calon pimpinan yang diklaim bercatatan negatif. Febri hanya menyatakan salah satu calon bermasalah dalam penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara. Calon yang berasal dari salah satu lembaga negara ini memiliki harta yang tak sesuai dengan profil dan nominal gaji.


"Kekayaannya bisa dibilang lebih banyak dari atasannya," kata Febri.


Calon yang lain, menurut ICW, memiliki visi dan misi yang justru mengebiri fungsi penindakan dan menyebabkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Calon ini secara gamblang menyebut KPK seharusnya hanya jadi trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Perannya tak lebih sebagai penerima laporan kasus korupsi.


"Calon ini akan diam saat KPK dilemahkan melalui revisi undang-undang," kata Febri.


Calon terakhir yang bermasalah berasal dari latar belakang hakim tindak pidana korupsi. Calon ini pernah mengeluarkan disenting opinion dalam empat putusan kasus korupsi besar. ICW menilai, hakim ini tak sepaham soal pemberantasan korupsi. Di tinggkat yang lebih tinggi, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan hakim yang lain


Berdasarkan pantauan Tempo dalam tes wawancara, Panitia sempat mencecar Hakim ad hoc Tipikor Jakarta Alexander Marwata soal trend disenting opinion dalam sejumlah kasus korupsi. Alex sendiri diloloskan panitia sebagai calon pimpinan bidang penindakan bersaing dengan Staf Pengajar Lembaga Pendidikan Polri, Brigadir Jenderal Basaria Pandjaitan.


"Saya justru ingin menunjukkan kalau dakwaan jaksa itu lemah," kata Alex membantah tudingan anti pemberantasan korupsi. "Semua disenting, saya tuliskan secara detil supaya jaksa tahu lemahnya di mana."


Calon yang ingin menjadikan KPK bak call centre dalam tes wawancara adalah Basaria yang memaparkan soal alasan berdirinya lembaga anti rasuah tersebut. Basaria yang diplot di penindakan justru lebih banyak memaparkan soal peran KPK yang akan memaksimalkan peran supervisinya terhadap dua lembaga penegak hukum lainnya.


Sedangkan calon dengan kekayaan tak wajar adalah mantan Staf Badan Intelejen Negara Saut Situmorang yang dicecar soal PT Indonesia Cipta Investama dan mobil mewah Jeep Rubicon. Panitia sempat menanyakan soal laporan perusahaan tersebut adalah tempat pencucian uang Saut sehingga memiliki profil keuangan yang tak sesuai profesi.


"Kami bisa klarifikasi, semua ada justifikasinya. Sejauh ini tak ada masalah," kata Ketua Panitia Seleksi Destry Damayanti. "Kalau sudah masuk delapan besar berarti sudah clear."


Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Hifdzil Alim juga menilai keputusan panitia seleksi meloloskan delapan nama ke presiden meninggalkan catatan khusus. Ia mempertanyakan soal masih lolosnya calon yang berlatar belakang kepolisian. Hal ini dinilai sebagai langkah kompromi pansel terhadap bayang-bayang harus adanya perwakilan dari kepolisian atau kejaksaan.


Pansel seharusnya justru menyelamatkan KPK dari kemungkinan adanya titipan lembaga, politik atau kekuatan ekonomi tertentu. "Menurut saya ini (hasil Pansel) kurang sehat," kata Hifdzil.***