JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan, pembunuhan terhadap belasan pekerja pembangunan jembatan jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga belum lama ini dilakukan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Kelompok ini tidak membutuhkan pembangunan, yang mereka inginkan adalah memisahkan diri dari Indonesia.

Dikutip dari kumparan.com, Lukas meminta kelompok ini jangan disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tapi kelompok pejuang kemerdekaan Papua. Apalagi setiap tahun ganti nama. Intinya, mereka minta merdeka.

''Sebutan KKB atau KKSB itu hanya istilah TNI/Polri. Mereka itu ya TPN-OPM, pejuang kemerdekaan. Bicara Nduga, ya orang Papua minta merdeka. Tidak ada alasan siapa pun mau bicara itu atau ini. Siapa pun orangnya di Papua yang begini-begini, ya minta merdeka,'' kata Lukas kepada wartawan di Jayapura, Senin (17/12).

Lukas mengaku tak memiliki cara lain untuk pendekatan apa pun yang bisa lakukannya. Apalagi, dirinya memiliki pengalaman cukup lama dalam menghadapi kelompok ini, saat menjabat kepala daerah di Puncak Jaya.

''Saya saja mereka tak mau dengar. Dia minta merdeka, dia tak butuh pembangunan. Itu terjadi dari dulu. Negara yang harus pikirkan ini, sebab bertahun-tahun bicara merdeka dan tak bisa terselesaikan,'' kata Lukas.

Walau begitu, dirinya meminta orang Papua tak boleh jadi korban terus. Terlebih sejarah perjalanan Papua penuh berliku dan harus diselesaikan.

''Solusinya harus jelas, orang bicara kenapa ini terjadi? Kita selesaikan dengan cara seperti apa? Negara yang harus pikirkan. Itu saja,'' jelas Lukas Enembe yang telah dua periode memimpin Provinsi Papua.

Lukas menyebutkan sejak awal adanya pembangunan Jalan Trans Papua, dirinya sudah menduga akan menghadapi tantangan seperti yang terjadi di Kabupaten Nduga. Apalagi semua orang yang pegang senjata di hutan Papua, memang tidak ingin adanya pembangunan jalan.

''Mereka berpikir pembuatan jalan itu untuk bunuh mereka (KKB). Itu yang sedang terjadi. Jadi mereka (KKB) sudah tahu kalau bikin jalan itu tujuannya untuk membunuh,'' ujarnya.

Meski ada perlawanan, Lukas yakin proyek pembangunan Jalan Trans Papua akan tetap dilanjutkan oleh TNI. Terlebih tender jalan ini (pembangunan Jalan Trans Papua) dimenangkan oleh TNI, tak boleh diberikan ke sipil.

''Kita semua tahu TNI yang kerja. Dulu pertama kali jalan itu disurvei, saya masih menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua. Saya yang survei jalan ini, begitu dana turun dari balai, turunlah TNI. Kalau TNI ya, TNI yang turun, jangan masyarakat yang ditaruh di sana. Iya tak boleh,'' katanya.

Kata Lukas, jika orang Papua mau dibuat sejahtera, harus diberikan pekerjaan di Jalan Trans Papua itu, misalnya masyarakat yang mengawal jalan itu dan dipastikan akan aman.

Sebelumnya insiden di Nduga, menurut Lukas ada kejadian di Distrik Yigi dan pesan dari KKB adalah menghentikan Jalan Trans Papua. Lukas juga menyebutkan TPN/OPM mengetahui yang membangun jalan adalah TNI.

''Jadi kadang mereka itu sudah tahu intelijen. TNI berlagak sipil, mereka (TPN/OPM) sudah tahu. Selama itu yang kerja TNI ya seperti itu. Alasan mereka (TPN/OPM) minta dihentikan sudah disampaikan, tapi tetap dilanjutkan terus,'' ucap Lukas.

Dirinya meminta masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan masalah Nduga. Sebab kasus Nduga yang melakukan adalah orang yang minta merdeka.

''Itu tugasnya TNI, silakan berurusan dengan TNI. Yang kita jaga sekarang, jangan sampai rakyat biasa jadi korban. Itu saja,'' katanya.

Lukas bahkan mendapatkan laporan banyak warga yang menjadi korban, pasca-insiden Nduga. Untuk itu, pihaknya akan melakukan rapat dan membentuk tim investigasi untuk diturunkan ke lapangan, agar menekan korban dari masyarakat sipil.

''Saya minta kepada rakyat Papua, tolong jaga baik-baik situasi Natal ini jangan terprovokasi keadaan di Nduga. Mereka yang melakukan adalah mereka yang minta merdeka, tak ada kaitannya dengan masyarakat biasa. Saya sarankan kita jaga itu,'' tuturnya. ***