JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto menyebutkan ada banyak kecurangan dalam proses Pemilu 2019 di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo kepada para wartawan media asing di Rumah Kertanegara, Senin (6/5) malam.

Dikutip dari merdeka.com, disebutkan Prabowo, ada kesalahan menginput data di 73.000 TPS. Lalu ada sekitar 6,7 juta orang tak mendapatkan hak pilih.

Mantan Danjen Kopassus itu juga menyebut ada pengerahan aparatur sipil negara untuk mendukung kampanye. Kubu 02 juga mengaku sulit mendapatkan izin saat kampanye Pilpres lalu.

''Kami meminta verifikasi dan koreksi dari semua penyimpangan ini,'' kata Prabowo.

Pertemuan ini tertutup untuk jurnalis lokal. Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) beralasan sesi ini khusus untuk media asing karena sesi dengan media lokal sudah sering dilakukan.

The Straits Times menulis jalannya pertemuan tersebut. Selain pemaparan soal dugaan kecurangan Pemilu, para wartawan media asing juga menanyakan isu soal 'people power' pada Prabowo. Hal ini mengacu pada ucapan Amien Rais yang mengajak rakyat turun ke jalan untuk memprotes hasil Pemilu.

''Apa pun yang dilakukan rakyat, itu keputusan rakyat. Saya bukan diktator. Saya tidak akan memerintahkan untuk melakukan ini atau itu. Saya tidak akan memanggil orang untuk pergi ke jalan. Tetapi saya yakin mereka akan melakukannya. Karena, jika Anda lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing. Mereka tidak akan menerima begitu saja,'' jawab Prabowo.

Tahun 2014 lalu dia mengaku tak bisa menerima kecurangan dalam hatinya. Namun Prabowo mengalah dan saat itu dia mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Jokowi. Namun kali ini dia mengaku tak bisa lagi menerima kecurangan.

''Kali ini pelanggarannya banyak. Saya tidak bisa menerima pemilihan yang curang,'' kata Prabowo.

Sementara itu KPU masih melakukan penghitungan ulang. Saat ini Jokowi-Ma'ruf unggul dengan angka 56,32 persen. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga 43,68 persen dengan suara masuk hampir 70 persen.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan Pemilu di Indonesia berjalan dengan adil. Capres Petahana ini pun meminta pihak-pihak yang menuding kecurangan menunjukkan bukti.

Membantah kubu Prabowo, Jokowi menjelaskan, pelaksanaan Pilpres tidak ditangani serampangan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari perhitungan suara di TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai ke KPU RI.***