JAKARTA - Kesalahan input data dari form C1 ke Sistem Perhitungan (Situng) real count KPU juga terjadi TPS 18 dan TPS 06 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kesalahan tersebut belum diperbaiki KPU.

Dikutip dari Pojoksatu.id, data pada situs resmi KPU, pemilu2019.kpu.go.id, Senin (22/4) pukul 08.50 WIB, perolehan suara untuk pasangan Jokowi Ma’ruf di TPS 18 Malakasari masih tertulis 553 suara.

Padahal, scan C1 menunjukkan suara Jokowi di TPS ini hanya 53. Ada penambahan 500 suara Jokowi gara-gara salah input data.

Sebaliknya, suara Prabowo-Sandi disunat 100. Berdasarkan scan C1, Prabowo-Sandi mendapatkan 130 suara di TPS ini. Namun, angka yang di-entri petugas KPU 30, sehingga terjadi kekurangan 100 suara untuk Prabowo.

Kesalahan entri data juga terjadi di TPS 06 Desa Malakasari. Di TPS ini, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 76 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi meraih 118 suara.

Namun angka yang diinput petugas KPU hanya 18 suara untuk Prabowo. Suara Prabowo disunat 100 dari angka 118 menjadi 18 suara. Kesalahan entri data ini juga belum diperbaiki KPU.

Kesalahan entri data di dua TPS tersebut menyebabkan suara Prabowo-Sandi berkurang 200. Sementara suara Jokowi-Ma’ruf bertambah 500.

Secara nasional, data yang masuk ke Situng KPU pada Senin (22/4) pukul 08:30:03 baru mencapai 14,04 persen.

Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 11.933.100 suara atau 54,93 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 9.789.541 suara atau 45,07 persen.

Kesalahan input dan lambannya proses entri data di Situng KPU sempat dikritisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Melalui akun Twitter @mohmahfudmd menyatakan bahwa kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara.

''Masak salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,'' tegas Mahfud, Ahad (21/4).

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga bahwa KPU disusupi orang IT yang tidak netral.

''KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,'' tandas Mahfud. ***