BEIJING, GORIAU.COM - Penindasan terus dilakukan Pemerintah China kepada warga Muslim Uighur, penduduk asli Provinsi Xinjiang.


Menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Tiongkok di barat laut Xinjiang melarang anggota partai, pegawai negeri, pelajar dan guru yang beragama Islam untuk puasa.


"Tiongkok meningkatkan larangan dan pengawasan menjelang bulan Ramadan. Keyakinan Muslim Uighur telah sangat dipolitisasi. Pengawasan terlalu ketat ini justru menyebabkan perlawanan yang makin tajam," kata Dilxat Raxit, juru bicara kelompok gerakan kemerdekaan Uighur di luar negeri, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Senin kemarin.


Raxit mengecam seruan otoritas Tiongkok di Uighur yang melarang pegawai negeri berpuasa selama Ramadan. Mereka melihat kebijakan rasial itu sebagai cara untuk mengendalikan agama Islam.


Menurut situs pemerintah Tiongkok, restoran halal di Jinghe County, dekat perbatasan Kazakhstan, diharuskan tetap buka selama jam-jam puasa di bulan Ramadan oleh pejabat keamanan pangan setempat.


Restoran halal yang tetap buka di bulan Ramadan akan diberi penghargaan berupa lebih sedikit pemeriksaan dari pengawas keamanan pangan.


Pembatasan agama ketat juga dilakukan di Maralbexi County. Di wilayah ini, pejabat dari partai Islam dipaksa untuk membuat sumpah lisan serta tertulis yang 'menjamin mereka tidak menjalankan ibadah, tidak akan menghadiri kegiatan keagamaan dan tidak berpuasa selama Ramadan'.


Setiap bulan Ramadan tiba, pemerintah Tiongkok telah berulang kali melakukan penindasan terhadap Muslim Uighur di wilayah barat laut Xinjiang.


Penindasan terakhir terjadi pada Mei lalu, di mana toko dan restoran Muslim di Xinjiang diperintahkan untuk menjual rokok dan minuman keras. Jika membangkang, toko dan restoran Muslim akan dipaksa tutup.***