JAKARTA - Pancasila hanya muncul dalam teks bila tidak serius mengoreksi banyak hal tentang prinsip keadilan dalam kebijakan-kebijakan.

Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam sambutannya saat memimpin upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6) pagi.

''Kalau kita tidak secara serius mengoreksi banyak hal tentang prinsip keadilan dalam kebijakan-kebijakan dalam keseharian kita, yang dikatakan sebagai Pancasila hanya muncul dalam teks,'' ujar Anies, seperti dikutip dari republika.co.id.

Anies mengingatkan, pemerintah beserta masyarakat memiliki tanggung jawab, tak hanya melaksanakan hal-hal yang tertulis dalam Pancasila, tetapi juga langkah nyata untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Anies memaparkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan prinsip keadilan dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB). Alasannya, menurut dia, banyak para pejuang kemerdekaan dan keturunannya terusir dari rumahnya karena tak mampu membayar pajak.

''Orangtuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya tak bisa tinggal di tanah yang mereka tempati dari dulu. Sebuah ironi Ibu Kota,'' kata Anies.

Kebijakan lainnya, menurut Anies, Pemprov DKI menghentikan operasi yustisi (justicia) atau kependudukan. Operasi yustisi biasanya digencarkan setelah Lebaran, ketika orang dari luar kota banyak datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Ibu Kota.

Menurut Anies, tak ada larangan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar tempat tinggalnya atau asalnya. Ia mengatakan, DKI Jakarta yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

''Ini prinsip dasar keadilan, kesempatan yang sama bagi warga negara di mana saja untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja, termasuk di Ibu Kota,'' ujar Anies. ***