PONTIANAK, GORIAU.COM - Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto menegaskan ia telah memberikan hak-hak terduga pelanggar etika profesi, AKBP Idha Endri Prastiono. Ia sebelumnya mengeluh karena tidak diperkenankan salat di masjid. "Tidak ada upaya mempersulit ibadah terduga pelanggar, maupun tahanan lain," kata Arief, usai melantik perwira menengah di Polda Kalbar, Kamis, 9 Oktober 2014.

Tahanan, kata Arief, memang tidak bisa menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid. Namun, Arief mempersilahkan tahanan yang akan melakukan salat berjamaah. "Hak-haknya sebagai tahanan sudah dipenuhi. Ingat lho statusnya tahanan," ujarnya.

Saat ini Idha Endri menempati sel tahanan di Polda Kalbar. Ruangannya terpisah dengan tahanan umum. Terletak di depan, menghadap televisi umum penjagaan. Idha tidur di sebuah dipan, tanpa kasur. Hanya dialasi karpet plastik bermotif animasi. Sarung salat dan sebuah baju berwarna oranye yang tak lain adalah baju tahanan diletakkan di dipan.

Selama seminggu terakhir, sebuah meja yang diminta Idha untuk memudahkannya menulis pembelaan diletakkan merapat ke dinding terali besi.

Usai menjalani sidang pekan lalu, Idha Endri meminta majelis hakim agar ia dipindahkan ke rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan Pontianak. "Karena di ruang tahanan Polda Kalbar, saya tidak mendapatkan hak-hak pribadi saya," katanya mengeluh.

Hak pribadi tersebut, menurut Idha, adalah salat berjamaah dengan tahanan lain atau salat di Masjid Polda Kalbar saat magrib atau isya. Menurutnya, jika dia ditempatkan di rutan atau lapas, maka dia bisa beradaptasi lebih cepat. "Saya lebih senang jika bergabung dengan narapidana di sana. Ada apa kenapa kok saya tidak boleh bergabung dengan tahanan disana?" ujarnya.

Menurut Idha, jika penempatannya di ruang tahanan Polda Kalbar karena alasan keselamatan dirinya, maka sel tempat ia ditahan dengan sel tahanan narkoba terpisah. Namun majelis hakim menolak permintaan tersangka itu. "Meskipun tetap ditahan di sel Mapolda Kalbar, hak-hak terdakwa tetap akan diberikan sehingga tidak perlu pindah," ujar Torowa Daeli, ketua majelis hakim.***