JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ke Bawaslu, Jumat (5/4/2019).

Laporan itu terkait video yang memperlihatkan Luhut memberikan amplop kepada Kiai Haji Zubair Muntasor di Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, beberapa hari lalu. Luhut dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pemilu.

Dikutip dari suara.com, Juru Bicara Advokat Cinta Tanah Air, Hanfi Fajri menyebutkan, kedatangan Luhut menemui Kai Zubair Muntasor di Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, beberapa waktu lalu diiringi mobil operasional kampanye paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

''Luhut Binsar Panjaitan tersebut datang dia diringi mobil operasional kampanye nomor 01. Berarti artinya tindakan yang dilakukan Luhut itu adalah tindakan yang dilakukan oleh juru kampanye,'' ujar Hanfi di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Hanfi mengatakan, padahal Luhut tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai juru kampanye nasional paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

''Sedangkan Pak Luhut itu tidak terdaftar sebagai juru kampanye di KPU, untuk 01,'' kata dia.

Oleh karena itu, Hanfi menuding Luhut sebagai pejabat negara bersikap tidak netral di Pemilu 2019. Hanif mengatakan, ketidaknetralan Luhut dikaitkan dengan memberikan amplop sebagai upaya untuk memobilisasi dukungan dari kiai dan para santri.

''Ketidaknetralan tersebut dengan memberikan amplop yang bertujuan untuk meminta dukungan kepada para santri dan Kiai di Madura untuk memenangkan capres nomor urut 01,'' kata Luhut.

''Tindakan Pak Luhut itu sudah melampaui kewenangannya sebagai pejabat negara yang tidak netral yang berpihak kepada paslon nomor 01,'' lanjut Luhut.

Atas perbuatannya tersebut, Hanfi menduga Luhut telah melanggar Pasal 283 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk memperkuat laporannya itu, Hanfi turut menyertakan barang bukti berupa video saat Luhut memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntasor dan beberapa artikel pemberitaan terkait hal itu.

''Maka dari itu kami meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas tindakan yang dilakukan oleh dari Luhut Binsar Panjaitan tersebut yaitu telah mencederai proses pemilu yang mana kita pengen proses ini berjalan dengan aman lancar tanpa adanya paksaan intimidasi, serangan fajar,'' tandasnya.

Biaya Berobat

Sebelumnya dikutip dari liputan6.com, Luhut menjelaskan, kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil itu hanya sebatas silaturahmi biasa. Menurutnya, silahturahmi ke pesantren menemui para kiai sudah dilakukannya sejak masih menjabat di TNI.

''Silaturahmi di pondok pesantren sudah biasa saya lakukan sejak menjadi Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun Jawa Timur pada 1995. Bagi saya keberadaan pesantren telah menjadi pilar penting untuk menjaga kekokohan NKRI,'' ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Bahkan, sambung dia, hal tersebut juga yang membuat dirinya bisa mengenal Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. ''Dari kebiasaan itulah saya mulai mengenal almarhum Gus Dur yang kemudian banyak mengajari saya tentang tradisi pesantren, sejarah Islam, dan tentang Islam yang membawa kedamaian,'' ucapnya.

Sementara, khusus mengenai kunjungannya ke Bangkalan, kata Luhut, dimaksudkan menjenguk KH Zubair Muntasor yang didengarnya memiliki masalah kesehatan. Menurut Luhut, hal ini tidak patut diceritakan ke publik secara lebih mendetail karena menyangkut privasi KH Zubair.

Luhut menegaskan, terkait amplop yang diberikan kepada hanya dimaksudkan untuk membantu biaya pengobatan semata. Hal itu diberikan Luhut lantaran dirinya telah dijamu dan disambut baik saat silahturahmi.

''Sayapun lebih dulu diberi oleh-oleh berupa batik dan batu akik. Begitulah tradisi yang kami lakukan untuk menjaga tali silaturahmi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit, saya menitipkan pesan agar jangan sampai ada umat atau santri yang golput pada Pemilu 2019,'' ungkap Luhut.

Luhut menyesalkan bahwa kunjungannya diartikan untuk jual beli suara politik. Bagi Luhut, tuduhan tersebut justru menjadi fitnah dan mencoreng nama besar kiai dan pesantrennya.

Dia pun mengimbau kepada para elite supaya mengedepankan pikiran jernih ketimbang prasangka buruk serta hati yang bersih daripada hati penuh kecurigaan.

''Ajaran hubungan dan jalinan silahturahmi yang sudah diajarkan turun temurun oleh para leluhur kita, jangan dirusak oleh kepentingan sesaat para elite. Sebelum bertindak bertanyalah dan berdialoglah dengan hati nurani yang paling dalam untuk melakukan sesuatu yang terbaik,'' tandasnya.

Sodorkan Amplop

Selasa (2/4/2019) lalu, politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief_, mengunggah video yang kemudian viral di media sosial.

Dalam video itu terlihat pria mirip Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan tengah duduk bersama kiai yang diduga berada di Pondok Pesatren Nurul Cholil, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Saat itu Luhut memegang sebuah amplop dan langsung menyodorkan kepada kiai tersebut. Kiai itu pun langsung menerimanya dan buru-buru melipatkan amplop yang diberikan Luhut.

Usai memberikan amplop, Luhut sempat meminta kiai sepuh tersebut untuk mengajak umat mengenakan baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan 17 April 2019.

''Tolong sampaikan pada tanggal 17, tolong disampaikan ke semua umat, santri pergi ke TPS pakai baju putih,'' ucap Luhut dalam video tersebut.

Kiai itu merespons permintaan Luhut dengan menganggukkan kepalanya. Sontak, orang-orang yang berada di tempat itu menyambutnya dengan tawa ringan. ''Pakai baju putih?'' tanya kiai itu untuk memastikan.

''Iya iya, yang pakai baju putih,'' balas Luhut. ***