PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan layang atau fly over di Simpang Panam.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, S.T, M.Si menyebutkan, untuk pembebasan lahan itu, pemerintah kota bertugas mendata dan menyelesaikan administrasi.

"Jadi untuk administrasi di bawah, itu kita melalui kecamatan seperti mendata tanah-tanah mana saja yang akan diganti rugi," ungkapnya, Kamis (12/1/2023).

Sementara untuk anggaran pembebasan lahan, dikatakan Indra akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Informasi terakhir, itu (biaya ganti rugi lahan) ditanggung provinsi," ujarnya.

Untuk proses pendataan dan ganti rugi sendiri, lanjut Indra, sudah harus selesai di 2023 ini. Sebab, pembangunan fly over tersebut dijadwalkan dimulai pada 2024 mendatang.

"Sekarang, itu sedang didata di lapangan oleh camat dan lurah," tutupnya.

Kabar pembangunan fly over itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Senin (9/1/2023) kemarin.

Ia menyatakan jika Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah menyetujui usulan Pemprov Riau terkait pembangunan fly over Panam melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin juga kita laporkan surat pak gubernur ke pak Menteri PUPR untuk pembangunan fly over di simpang empat Garuda Sakti, Pekanbaru. Alhamdulillah, pak Menteri PUPR sangat setuju pembangunan fly over melalui APBN," sebutnya. ***