PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, hari ini Senin (9/3) menyidangkan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kampar 2011 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Terdakwa itu adalah staf Satpol PP Kabupaten Kampar, Agustian.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, Beny Siswanto, menyatakan Agustian dijerat dengan dakwaan berbentuk subsideritas. Dia menyatakan Agustian korupsi terkait honor anggota Satpol PP Kampar, belanja bahan habis pakai, Bahan Bakar Minyak, serta pengadaan makan dan minum.

"Semuanya berkaitan dengan kegiatan pengamanan pemilukada di Kabupaten Kampar tahun 2011 lalu, yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kampar," kata Beny usai persidangan.

Menurut Beny, Agustian mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan karena bertindak sebagai PPTK. Dia diduga sengaja menggelembungkan nilai masing-masing kegiatan pengadaan.

"Untuk kegiatan honor anggota Satpol PP nilainya Rp 716.400.000, belanja bahan habis pakai dan BBM Rp 132.732.300, dan pengadaan makan dan minum Rp 66.000.000," ujar Beny.

Namun, Beny mengatakan Agustian bersama Kepala Kantor Satpol PP Kampar, A Mius, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara sama, tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang hampir Rp 1 miliar itu.

"Karena banyak kegiatannya yang fiktif. Sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 335.522.100. Angka tersebut berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP Riau," lanjut Beny.

Beny menyatakan Agustian didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Namun, dalam persidangan tersebut Agustian ternyata tidak didampingi penasehat hukum. Meski begitu, Agustian tidak keberatan jaksa membacakan surat dakwaannya. Meski demikian pada persidangan berikutnya, Ketua Majelis Hakim Masrul akan menunjuk penasehat hukum buat mendampingi terdakwa.

"Karena ancaman hukumannya di atas lima tahun, terdakwa wajib didampingi pengacara. Karena terdakwa tidak menggunakan haknya, maka majelis hakim menunjuk pengacara yang akan mendampingi selama persidangan," kata Masrul. ***