JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam program reformasi agraria yang masuk dalam Nawa Cita-nya lima tahun silam menjanjikan membagikan 9 juta hektar lahan milik pemeritah kepada para petani untuk dikelola.

Ternyata, setelah lima tahun berlalu, janji Jokowi tersebut tak terealisasi satu meter pun alias realisasinya 0 meter.

Tidak terealisasinya sama sekali janji tersebut, disampaikan perwakilan pengunjuk rasa yang beraksi memeringati Hari Tani Nasional (HTN) 2019 ketika diterima Jokowi di Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Dikutip dari poskotanews.com, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, memaparkan hasil pertemuan dengan Jokowi terkait beberapa tuntutan petani. Menurutnya, Jokowi sama sekali tidak mengetahui lahan pemerintah yang dijanjikan akan dibagikan kepada rakyat, khususnya petani, melalui reformasi agraria belum terealisasi satu meter pun.

Dikatakan Dewi, setidaknya dijanjikan 9 juta hektare lahan akan dibagikan untuk petani agar bisa dikelola. Namun, selama ini Jokowi hanya membagikan sertifikat tanah biasa kepada rakyat.

''Kita sampaikan (kepada Jokowi) reformasi agraria itu macet. Janji itu macet. Hasilnya adalah nol hektare yang sampai ke masyarakat. Beliau tadi kaget masih nol hektare, padalah sudah lima tahun berjalan,'' kata Dewi di Taman Pandang, Depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, usai bertemu Jokowi, Selasa (24/9/2019).

Untuk memastikan pernyataan dirinya, lanjut Dewi, Presiden Jokowi yang didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

''Via telepon langsung. ‘(Jokowi bertanya) Betul nggak kata petani 4,1 juta hektare dari 9 juta selama lima tahun cuma nol hektare. Beneran kosong?’. Dari respons-respons Pak Jokowi, beliau kaget dan benar itu kan baru SK-SK saja yang diurus,'' kata Dewi menirukan ucapan Jokowi ketika menelpon Siti Nurbaya.

Dalam kesempatan itu, Dewi juga meminta agar reformasi agraria tidak lagi dipegang oleh kementerian, melainkan dibawah kendali langsung presiden. Pasalnya, sejak ditandatangani oleh Jokowi dan dipimpin oleh Menko Perekonomian, tidak berjalan.

''Terbukti bahwa Menko Perekonomian tidak bisa secara efektif mengoordinirkan kementerian-kementerian terkait. Apakah itu Menteri Agraria Tata Ruang, Kehutanan, Menteri Desa dan seterusnya. Nah kami tadi mengusulkan badan pelaksana reformasi agraria itu harus langsung dipimpin oleh Presiden, nggak bisa lagi sama selevel menteri,'' tegas Dewi.

Atas usulan pihaknya tersebut, Dewi menyebut Jokowi menyetujui bahwa masalah reformasi agraria akan dikendalikan langsung oleh Presiden. ''Pak Jokowi setuju. ‘Bahwa ini memang harus saya yang ambil alih’,” tandas Dewi, menirukan Jokowi. ***