MEMASUKI usianya yang ke-20, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sudah membuktikan diri dapat sejajar dengan daerah lainnya. Walaupun PAD dan APBD kecil pembangunan infrastruktur terlihat jelas oleh mata kita.

Jalan kabupaten sudah banyak diaspal dan fasilitas publik lainnya sudah banyak dibangun seperti sekolah, puskesmas, pasar, jembatan dan sebagainya.

Keberhasilan infrastruktur pembangunan yang telah dibangun itu bukan serta merta dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Dalam teori pembangunan dijelaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur akan tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan suprastruktur.

Pembangunan suprastruktur adalah pembangunan seperti kehidupan ekonomi, kualitas pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, keagamaan dan pembangunan yang tidak berwujudkan lainnya.

Pertanyaannya adalah di umurnya yang ke-20 ini apakah pembangunan suprastruktur atau non fisik sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan di negeri ini? Adakah multiplayer effect terhadap masyarakat kita?

Sekilas kita mengamati dari beberapa pergantian pimpinan daerah mulai dari almarhum Rusdi Abrus, almarhum Asrul Ja'far, Sukarmis hingga Mursuni tergambar dalam dukumen APBD bahwa program yang dilaksanakaan lebih banyak ke sektor fisik atau infrastruktur sedangkan suprastruktur kurang diperhatikan.

Contohnya adalah kehidupan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kuansing hanya secara alami dan kurangnya peran aktif pemerintah daerah. Kita sebagai masyarakat menginginkan adanya peran serta pemerintah daerah secara terstruktur dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat diakomodir dalam program prioritas pembangunan daerah.

Misalnya menambah anggaran di dinas atau badan yang bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai bahan pembanding kabupaten propinsi tetangga untuk satu anggaran membina dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan terampil kepada masyarakat 100 orang per tahunnya yang siap melahirkan wirausaha baru.

Kalau ini diterapkan di Kuansing otomatis masyakat tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Untuk pendidikan kita akui pemerintah kita sudah mengalokasi APBD di atas angka 20 persen.

Namun sebaliknya tidak diiringi dengan program peningkatan kualitas pendidikan baik itu guru maupun anak didik. Kemudian minimnya beasiswa untuk anak dikuansing yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dan masih banyak lagi contoh program pembangunan suprastruktur lainnya yang diabaikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kita. Kedepannya kita berharap agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur berimbang karna keberhasilan suatu pembangunan suatu negara ataupun daerah akan dilihat dari dua sektor tersebut.***

Sarjan M,Penulis adalah dosen di Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks).