PEKANBARU - Program nasional (Prona) sertifikat tanah di Provinsi Riau baru mencapai 23 persen dari total bidang tanah yang ada. Ini disebabkan ketidakjelasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Makanya pak Jokowi menargetkan tahun depan minimal 5 juta sertifikat dikeluarkan pada tahun 2017. Kemudian tahun 2019 minimal 7 juta, sehingga seluruh masyarakat sudah pegang sertifikat khususnya di Riau," ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Lukman Hakim kepada GoRiau.com di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (26/10/2016).

Dikatakan Lukman, target prona di Provinsi Riau tahun 2016 ini sebanyak 20.700 bidang, sertifikat UMKM 1.500 bidang, sertifikat tanah nelayan 100 bidang, sertifikat transmigrasi 3.800 bidang, dan legalisasi aset milik negara sejumlah 50 bidang.

. Sementara target sertifikasi tanah dalam paket prona di Riau pada tahun 2017 mendatang sebanyak 50.000 bidang. "Target prona di Riau meningkat sebesar 20 persen dibandingkan dengan tahun ini. Tentunya ini menjadi motivasi kita untuk bisa mencapainya," tutupnya. ***